Rapat Sambut Puasa, Warga Minta Tak Ada Penjual Petasan Selama Ramadan

Rapat OPD dan Muspida Majene sambut Ramadan (Foto: Taufik/ FMS)

Majene, fokusmetrosulbar.com -- Untuk menjaga situasi tetap aman dan terkendali menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Kabupaten Majene mengambil langkah lebih awal untuk mengantisipasi segala permasalahan sosial di masyarakat. Langkah itu diambil Pemkab dengan menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan negeri, hingga tokoh masyarakat.

Rapat yang dipimpin Wakil Bupati Majene, Lukman, didampingi Kepala Badan Kesbangpol, Efendi Gasong, membahas beberapa hal. Mulai dari harga kebutuhan pokok dan ketersediannya, antisipasi bencana, antisipasi aliran radikal, antisipasi terjadinya gangguan keamanan di setiap masjid atau tempat umum yang dinilai rawan konflik.

Selain itu, tindakan dan antisipasi terhadap tepat hiburan malam, tempat karaoke, kos-kosan dan warung-warung menjelang dan pelaksanaan puasa Ramadan 1438 H, hingga penyalahgunaan narkoba dan kondisi ternak sapi, kambing dan ayam layak komsumsi turut dibahas dalam forum tersebut.

Sejumlah permasalahan yang dinilai paling  berpotensi timbul ketika bulan puasa dikemukakan. Petasan contohnya, seorang tokoh masyarakat berharap agar pihak kepolisian dapat melarang penjualan petasan saat bulan puasa.

"Kalau perlu penjual petasan di pinggir jalan yang biasanya marak saat bulan puasa, dilarang menjualnya. Karena selain berbahaya, itu juga sangat mengganggu. Apalagi biasa sampai tengah malam," sebutnya.

Selain petasan, faham radikal dan perjudian juga menjadi pembahasan penting dalam forum yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (8/5) ini. Hal itu dinilai akan menjadi permasalahan penting dikemudian hari jika tidak ada penanganan lebih awal oleh pemerintah.

"Seperti ada keramaian kemarin di Baruga, yang sepertinya ada perjudiannya. Alasannya sudah ada ijinnya. Tolong itu diperhatikan pihak terkait," ujar Muhtar Hadi, tokoh masyarakat.

Dengan adanya forum ini, Wabup Lukman meminta kepada setiap instansi agar menyerap apa yang dipaparkan dalam diskusi ini, untuk selanjutnya dapat mengambil tindakan sesuai dengan bidang masing-masing.

"Seperti BNPB dapat melakukan sesuatu sesuai bidangnya. Polisi dapat mengambil langkah. Karena ini merupakan forum yang diharapkan dapat melahirkan berbagai hal positif," cetusnya. (tfk/har)