Lingkungan Pangali ali Majene Bebas Kawasan Kumuh Tahun 2019

Kota Majene (Foto: ghibo.com)

Majene, fokusmetrosulbar.com--Upaya pemerintah untuk menuntaskan kawasan tanpa kumuh di seluruh negeri melalui PNPM Mandiri Perkotaan terus berlanjut. Namun kini, program tersebut berubah nama menjadi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sejak 2016.

Jika sebelumnya PNPM Mandiri Perkotaan memiliki target pencapaian tersendiri, program Kotaku mengusung target cipta karya, bernama "100-0-100" Universal Akses.

Program "100-0-100" bermakna, seluruh kawasan perkotaan akan tuntas seratus persen dilengkapi sarana air bersih pada tahun 2019. Sementara 0-nya, berarti nol persen seluruh kawasan kumuh perkotaan. Untuk 100-nya lagi, berarti sanitasi kawasan perkotaan akan tuntas.

Demikian pemaparan Andi Irma Nilawati Altin, Kasubid Bangwil Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Majene, saat ditemui di ruangannya, Jumat (26/5).

Andi Irma Mengatakan, Kabupaten Majene sendiri memiliki dua kecamatan yang tergolong memiliki kawasan kumuh, yakni Kecamatan Banggae dan Banggae Timur.

Berdasarkan SK bupati tahun 2014, luas kawasan kumuh dua kecamatan tersebut sebesar 47,95 hektar. Yakni Kecamatan Banggae sekitar 21 hektar dan Kecamatan Banggae Timur 26 hektar.

"Daerah yang tergolong kumuh adalah daerah pesisir, Kelurahan Pangali ali hingga Rangas," jelasnya.

Lanjut Irma, namun yang menjadi prioritas saat ini adalah Pangaliali. Alasannya, karena Kelurahan Pangali ali memiliki area 17 hektar, berada di perkotaan, dan memenuhi standar penilaian yang ditentukan.

"Pangali ali kalau tidak cepat ditanggulangi, dikhawatirkan akan berimbas besar ke kawasan perkotaan," sebutnya.

Adapun program yang diproyeksi akan masuk ke Kelurahan Pangali ali, yakni Program Kotaku, RP2KPKP dan Waterfront City. Untuk memaksimalkan upaya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan dilibatkan dengan mengintervensi programnya dimasukan.

"Contohnya, dengan mengintensifkan Dinas Kebersihan untuk masalah sampah di Pangaliali dan dinas lainnya soal program penanganan percepatan sanitasi," katanya.

Atas hal itu, Pemda Majene mulai mempertimbangkan berbagai cara untuk menuntaskan kawasan kumuh tersebut. Salah satunya dengan menganggarkannya melalui APBD.

"Itu sudah masuk dalam RPJMD sebagai rencana strategisnya Pemda Majene," pungkasnya Irma. (tfk/har).