Komisi III DPRD Majene Duga Ada Penerima KIS Bodong
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/05/komisi-iii-dprd-majene-duga-ada.html
Majene, fokusmetrosulbar.com--Komisi III DPRD Majene menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdikpora, BPJS, Bagian Kesra Pemkab Majene, Kepala Puskesmas dan Camat. RDP digelar di ruang rapat kantor DPRD Majene, Rabu (17/5).
Mulanya, RDP tersebut digelar guna membahas dua permasalahan, yakni tunjangan sertifikasi guru dan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS.
Tunjangan sertifikasi guru yang bermasalah menjadi bahan awal yang dibahas dalam RDP tersebut. Namun, karena pihak Disdikpora tidak membawa data lengkap maka pembahasan mengenai masalah tersebut tidak berlangsung lama.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan kemudian mengalihkan pembahasan pada data JKN KIS. Pihak BPJS dan Kesra yang membuka data mereka membuat RDP berlangsung alot, lantaran data penerima JKN KIS yang dipaparkan pihak Kesra menuai tanggapan kritis dari Camat Banggae.
Camat Banggae mengaku telah menemukan adanya ketidak sesuaian data antara pihak Kesra dengan kecamatan, hal ini kemudian memicu jalannya RDP berjalan jadi alot.
Hingga rapat ditutup belum ada kesimpulan yang bisa ditarik Komisi III DPRD Majene.
"Nanti hari Selasa dilanjutkan, karena masih banyak yang harus dibahas," terang Adi Ahsan, saat dikonfirmasi usai rapat.
Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan menduga terdapat sejumlah data bodong JKN KIS. Artinya, kartu JKN KIS yang dikeluarkan ada beberapa yang tidak sesuai.
"Bisa saja ada dobol atau kurang akurat, karena data yang dipakai adalah data 2013. Sama saja pemerintah bayar angin kalau seperti itu," imbuh Adi. (tfk/har)
Mulanya, RDP tersebut digelar guna membahas dua permasalahan, yakni tunjangan sertifikasi guru dan data penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS.
Tunjangan sertifikasi guru yang bermasalah menjadi bahan awal yang dibahas dalam RDP tersebut. Namun, karena pihak Disdikpora tidak membawa data lengkap maka pembahasan mengenai masalah tersebut tidak berlangsung lama.
Ketua Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan kemudian mengalihkan pembahasan pada data JKN KIS. Pihak BPJS dan Kesra yang membuka data mereka membuat RDP berlangsung alot, lantaran data penerima JKN KIS yang dipaparkan pihak Kesra menuai tanggapan kritis dari Camat Banggae.
Camat Banggae mengaku telah menemukan adanya ketidak sesuaian data antara pihak Kesra dengan kecamatan, hal ini kemudian memicu jalannya RDP berjalan jadi alot.
Hingga rapat ditutup belum ada kesimpulan yang bisa ditarik Komisi III DPRD Majene.
"Nanti hari Selasa dilanjutkan, karena masih banyak yang harus dibahas," terang Adi Ahsan, saat dikonfirmasi usai rapat.
Meski demikian, berdasarkan laporan yang diterima Komisi III DPRD Majene, Adi Ahsan menduga terdapat sejumlah data bodong JKN KIS. Artinya, kartu JKN KIS yang dikeluarkan ada beberapa yang tidak sesuai.
"Bisa saja ada dobol atau kurang akurat, karena data yang dipakai adalah data 2013. Sama saja pemerintah bayar angin kalau seperti itu," imbuh Adi. (tfk/har)