Kominda akan Surati HTI Majene agar Kegiatannya Dihentikan

Majene, fokusmetrosulbar.com-- Ormas yang disebut anti Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kini telah menjadi isu nasional. Bahkan, hal ini juga jadi sorotan di jajaran Pemda Majene.

Karena itu, guna mengantisispasi lebih awal segala tindakan yang dapat ditimbulkan jaringan HTI, Pemkab Majene melalui Forum Kominda memantau pergerakan Ormas yang tidak terdaftar di Kesbangpol ini.

Berdasarkan laporan terbaru intelijen Kominda di lapangan, HTI Majene berencana akan menggelar kegiatan pada hari Kamis (25/5) dengan agenda membahas Aqidah, Saksiah, Khilafah dan mengenal lebih jauh HTI.

Kegiatan yang rencananya akan dihadiri sekitar 50 orang ini, dinilai Kominda Majene akan lebih berkembang jika tidak diantisipasi. Untuk itu, Kominda menggelar rapat guna merumuskan tindakan apa yang perlu dilakukan. Rapat berlangsung di Aula Kantor Kesbangpol, Rabu (24/5) dihadiri sejumlah anggota Kominda yang terdiri dari jajaran Pemkab Majene, anggota Kepolisian, Kejari, Forum Kerukunan antar Umat Beragama, Kemntrian Agama, Ulama hingga pihak BIN.

Sejumlah anggota Kominda yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Majene, Burhanuddin, menyarankan bahwa perlu dilakukan pencegahan. Terlebih hingga saat ini HTI belum terdaftar di Kesbangpol Majene.

"Hingga saat ini kan HTI juga masih berpolemik di pusat. Apalagi sejumlah organisasi masyarakat juga menentang keberadaan HTI ini," sebut Tamuriddin, Ketua Forum Kerukunan Agama Majene saat menyampaikan pendapatnya.

Kepala Kementrian Agama Majene, Adnan Nota mengatakan, HTI adalah sebuah wadah politik yang berkamuflase pada agama Islam.

"Itu bukanlah dakwah, karena mau menggantikan dasar negara Pancasila. Jika biasanya menggunakan nama kegiatanya kearab-araban, itu agar kesannya Islam. Padahal itu cuma jalan untuk menyampaikan maksud sebenarnya," cetus Adan Nota.

Berdasarkan pemaparan anggota Kominda lainnya, Badan Intelijen Negara Majene menyarankan agar tindakannya besok, Kamis 25 Mei dihentikan.

Dari seluruh masukan anggota Kominda, Burhanuddin memutuskan untuk menghentikan HTI secara persuasif.

"Sebagai pemerintah, saya rasa dengan menyuratinya merupakan pilihan yang lebih bijak. Jadi nanti besok disurati," ujar Burhanuddin. (tfk/har)