Dinas Sosial Sulbar Dilapor ke Ombudsman

Mamuju, fokusmetrosulbar.com– Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dilaporkan ke Ombudsman Sulbar, Selasa (23/5). Laporan itu atas dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, atas gaji sembilan orang ASN yang tidak dibayarkan sejak Juli sampai November 2019.

Berdasarkan keterangan pelapor, sembilan orang ASN tersebut adalah pindahan dari Instansi lain, namun demikian gaji pokok dan tunjangan mereka  tidak dibayarkan lantaran nama mereka tidak diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2016 oleh pihak Dinsos Sulbar.

Salah seorang korban, berharap ada solusi atas kejadian tersebut, sebab bagi mereka gaji dan tunjangan selama lima bulan yang tidak terbayar, sangat besar dan berharap ada solusi dari Pemerintah dalam hal ini, Dinsos Sulbar.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar, menilai, bahwa kasus ini masuk kategori maladministrasi berat akibat kelalaian yang diduga dilakukan oleh Dinas Sosial Sulbar, yang telah megabaikan hak pegawainya.

"Kalau kita telisik lebih dalam, ini murni maladministrasi berat, bahkan secara tegas saya katakan ada  unsur pelanggaran HAM di dalamnya, bayangkan saja  orang sudah bekerja tapi gajinya tidak dibayar ini mengabaikan hak orang lain,” terang Lukman.

Lanjut Lukman, jika kita bicara profesional, harusnya kasus ini tidak berlarut-larut tanpa penyelesaian, ini kan kejadian 2019 kenapa sampai saat ini belum ada solusi yang dilakukan oleh Pihak Dinsos,” tegasnya.

Untuk Proses tindaklanjut, sesuai kewenangan Ombudsman Sulbar, dalam waktu dekat akan melakukan  pemanggilan kepada terlapor dan pihak terkait untuk dimintai keterangan dan Klarifikasi, untuk mengetahui secara lengkap penyebab kasus ini, termasuk untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. (HMS-Omb/har)