Keterbatan Anggaran Disoal, Ini Pesan Kepala Bappeda Sulbar di Musrenbang Majene
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/04/keterbatan-anggaran-disoal-ini-pesan.html
Kepala Bappeda Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mengatakan, sejumlah ketentuan dan arah kebijakan pembangunan kedepan, baik dalam peningkatan infrastruktur, pendidikan, hingga perekonomian harus dioptimalkan. Hal demikian mengingat keterbatasan anggaran yang tidak mungkin mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang ada. Olehnya, Junda menyebutkan bahwa perencanaan sangat dibutuhkan dalam mengefisienkan seluruh anggaran dan tenaga dalam upaya menyejahterahkan masyarakat.
"Ada kata bijak mengatakan, visi tanpa kerja adalah mimpi, tetapi kerja tanpa visi adalah mimpi buruk. Oleh sebab itu perencanaan pada sebuah misi sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Melalui kesempatan ini, Junda berharap anggaran yang ada bukan hanya dituangkan pada satuan OPD berdasarkan fungsinya saja. Tapi agar diberikan berdasarkan pada program prioritas. Olehnya, dari program prioritas diharapkan ada pendekatan pembangunan.
"Sebagai contoh jika kita berbicara tentang pendidikan, maka bukan hanya Dinas Pendidikan saja yang terlibat, tapi seluruh dinas terkait punya kepedulian dalam meningkatkan pendidikan," ucapnya.
Dalam menyusun arah prioritas pembangunan, Junda mengaku berdasarkan pada capaian indikator pembangunan sebelumnya. Seperti angka pertumbuhan ekonomi Sulbar yang saat ini berada pada angka 6,03 persen. Hal itu merupakan penurunan dari sebelumnya yakni 7,39 persen, namun itu dinilai masih wajar dan lebih tinggi dari angka pertumbuhan nasional sebesar 5,2 persen. Sementara angka pertumbuhan ekonomi Majene, kata Junda, sebesar 5,7 persen.
"Ini harus menjadi konsen kita kedepan tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu hal ini diharapkan menjadi fokus perhatian pada perencanaan pembangunan tahun 2018,"ujarnya.
Sementara Bupati Majene, Fahmi Massiara mengatakan, sesuai yang diamanatkan UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditekankan perlunya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran. Baik pada aspek proses, mekanisme, maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat daerah hingga pusat.
"Musrenbang ini merupakan proses lanjutan setelah pelaksanaan forum perangkat daerah, serta musrembang pada tingkat kecamatan," terangnya.
Selain itu, Fahmi memaparkan sejumlah peningkatan. Baik pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita serta indeks pembangunan manusia yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
"Indeks pembangunan manusia pada tahun 2015, telah mencapai angka 64,60 atau meningkat sekitar 0,66 poin dibandingkan tahun 2014," ucapnya. (tfk/har)
