ITK Polri dan Komitmen Dukung Program Pemerintah & Kapolri

Polewali Mandar, fokusmetrosulbar.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.

Setelah dua tahun sebelumnya menilai kinerja Polda, dan tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Tahun ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe Perairan, Perbatasan antar negara dan rawan konflik.

Menurut Ketua Tim ITK Mabes Polri, Kombes Sri Rejeki, pemilihan ketiga tipe tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini untuk membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan demi mendukung iklim investasi.

Ini juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam menciptakan anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat.

“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Jelas Kombes Pol Sri Rejeki

Harapan Mabes Polri menurut Kombes Pol Sri Rejeki dengan ITK yang akan menampilkan ranking kinerja, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres.

“Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, respon, perilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Hingga pada akhirnya pembenahan tersebut dapat menciptakan kualitas pelayanan kepada publik yang optimal.” Ucapnya.

Mengingat pentingnya penelitian ini, Mabes Polri menggandeng Kemitraan sebagai lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menyusun indeks untuk menjaga independensi pengukuran.

“Hasil ITK dua tahun sebelumnya telah menunjukan kualitas dan independensi lembaga Kemitraan.” terang Kombes Pol Sri Rejeki lebih lanjut.

Sementara itu, Peneliti Kemitraan Amalia Fubani, mengatakan, ITK awalnya dibangun atas dasar kebutuhan Polri untuk melihat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di daerah. Dalam perkembangannya seiring kuatnya komitmen lembaga dalam melaksanakan pengukuran ini, ITK menjadi alat ukur yang komprehensif melihat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja Polri di wilayah.

“ITK merupakan program yang digagas Pak Tito sewaktu beliau menjabat sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri tahun 2014. Saat beliau diangkat menjadi Kapolri, ITK dijadikan sebagai bagian dari program prioritas.” terang Amalia.

“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Lanjutnya.

Kapolres Polman, AKBP Adiwijaya, SIK, menyambut baik tim ITK yang akan mengukur kinerja Polresnya yang termasuk Polres Tipe Perairan. Selanjutnya tim juga akan meninjau lokasi kantor Polair beserta kapal yang dimiliki Polres. Hal ini bersamaan dengan kegiatan penyebaran rumpon (rumah ikan) dikawasan perairan Polman bersama komunitas Nelayan. (ant/har) Polri dan Komitmen Dukung Program Pemerintah & Kapolri

Polewali Mandar, fokusmetrosulbar.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) melaksanakan penelitian Indeks Tata Kelola (ITK) Kepolisian pada 70 Polres yang tersebar di seluruh Polda di Indonesia.

Setelah dua tahun sebelumnya menilai kinerja Polda, dan tahun 2016 mengukur kinerja Polres tipe rural dan urban. Tahun ini ITK ingin melihat kualitas kinerja Polres di tipe Perairan, Perbatasan antar negara dan rawan konflik.

Menurut Ketua Tim ITK Mabes Polri, Kombes Sri Rejeki, pemilihan ketiga tipe tersebut sangat kontekstual dengan program nasional Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini untuk membangun wilayah perbatasan dan menciptakan keamanan demi mendukung iklim investasi.

Ini juga sekaligus menjadi komitmen nyata Kapolri dalam menciptakan anggota Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter) agar proses pembangunan di wilayah semakin cepat.

“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Jelas Kombes Pol Sri Rejeki

Harapan Mabes Polri menurut Kombes Pol Sri Rejeki dengan ITK yang akan menampilkan ranking kinerja, diharapkan akan tercipta kompetensi yang sehat dalam menuju kinerja yang terbaik di masing-masing Polres.

“Terbaik menurut ukuran ITK yakni dari segi kompetensi, respon, perilaku dan keadilan anggota terhadap masyarakat, maupun keterbukaan, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Hingga pada akhirnya pembenahan tersebut dapat menciptakan kualitas pelayanan kepada publik yang optimal.” Ucapnya.

Mengingat pentingnya penelitian ini, Mabes Polri menggandeng Kemitraan sebagai lembaga independen yang telah berpengalaman dalam menyusun indeks untuk menjaga independensi pengukuran.

“Hasil ITK dua tahun sebelumnya telah menunjukan kualitas dan independensi lembaga Kemitraan.” terang Kombes Pol Sri Rejeki lebih lanjut.

Sementara itu, Peneliti Kemitraan Amalia Fubani, mengatakan, ITK awalnya dibangun atas dasar kebutuhan Polri untuk melihat pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri (RBP) di daerah. Dalam perkembangannya seiring kuatnya komitmen lembaga dalam melaksanakan pengukuran ini, ITK menjadi alat ukur yang komprehensif melihat dari awal proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja Polri di wilayah.

“ITK merupakan program yang digagas Pak Tito sewaktu beliau menjabat sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kapolri tahun 2014. Saat beliau diangkat menjadi Kapolri, ITK dijadikan sebagai bagian dari program prioritas.” terang Amalia.

“Pengukuran ITK menjadi bagian dalam memastikan kualitas keamanan dan pelayanan publik di daerah. Sebab salah satu faktor utama terlaksananya pembangunan adalah keamanan yang dapat menciptakan iklim investasi.” Lanjutnya.

Kapolres Polman, AKBP Adiwijaya, SIK, menyambut baik tim ITK yang akan mengukur kinerja Polresnya yang termasuk Polres Tipe Perairan. Selanjutnya tim juga akan meninjau lokasi kantor Polair beserta kapal yang dimiliki Polres. Hal ini bersamaan dengan kegiatan penyebaran rumpon (rumah ikan) dikawasan perairan Polman bersama komunitas Nelayan. (ant/har)