Bernarkah Tunjangan Sertifikasi Guru Majene Dipakai Menutupi Defisit Keuangan Pemkab ?

Majene, fokusmetrosulbar.com - Isu mengenai belum dibayarkannya kesisahan tunjangan sertifikasi guru untuk tahun 2016 di Kabupaten Majene ternyata bukanlah kabar burung belaka. Sisa tunjangan yang belum dibayarkan satu bulan itu dibenarkan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora, Nurdin mengatakan, belum dibayarkannya tunjangan tersebut disebabkan tidak dicairkannya anggaran pemerintah pusat untuk triwulan tiga dan empat pada tahun 2016. Hal tersebut disebabkan pemerintah pusat menilai Pemda Majene mampu membayar sisa tunjangan sertifikasi itu dengan sisa anggaran (Silpa) dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Silpa tahun 2014-2015 serta Silpa 2016 untuk triwulan satu dan dua.

"Memang biasanya hampir selalu ada lebihnya anggaran. Makanya pemerintah pusat tidak belum mencairkan," ungkap Nurdin, saat dikonfirmasi, Kamis
(6/4)

Dikesempatan ini, Nurdin merinci, Silpa di Kasda Majene tahun 2015 sebanyak Rp. 24.639.660.614, kemudian transfer triwulan satu dari pusat pada 2016 sebanyak Rp. 23.405.656.000 dan transfer triwulan kedua Rp. 504.713.000. "Silpa 2015 ditambah transfer 2016 dua triwulan, totalnya Rp. 67.550.029.614," jelasnya.

"Anggaran inilah yang diharapkan pemerintah pusat (67.550.029.614, red) kita pakai membayar keseluruhan tunjangan sertifikasi guru tahun 2016," sebutnya.

Namun, dari total anggaran di atas, diperuntukkan membayar tunjangan sertifikasi guru untuk empat triwulan pada 2016, teriwulan satu Rp.17.594.261.455, triwulan dua Rp. 17.355.822.220, triwulan tiga Rp. 17.054.404.160, triwulan empat baru dibayarkan Rp.12.251.817.715, totalnya Rp.64.256.305.550. Sisa dana Rp.3.293.724.064 dari Rp.67.550.029.614. Itu artinya, triwulan empat baru dua bulan dibayarkan, karena sisa anggaran tidak mampu menutupi keseluruhan tunjangan yang harus dibayarkan pada 2016 yang jumlahnya sebesar Rp.70.382.214.408.

"Kini sisa dana yang ada Rp.3.293.724.064 ada di Kasda, silahkan dicek. Tidak mungkin sisa itu kita bayarkan karena siapa yang akan dibayar dan siapa yang tidak. Sementara sisa satu bulan tunjangan yang harus dibayar sebesar 6.125.908.858. Artinya, kurang Rp.2.832.184.794," sebutnya lagi.

Mengenai isu yang berhembus bahwa sisa dana yang jumlahnya Rp. 3.293.724.064 akan dipakai menutupi defisit Pemerintah Kabupaten Majene, Nurdin menampik hal tersebut. Menurutnya hal itu tidaklah berkaitan.

"Itu tidak ada hubungannya. Karena ini urusan pemerintah pusat," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Barat melalui fokusmetrosulbar.com, mempertanyakan dana tunjangan sertifikasi guru Majene yang tidak dibayarkan. Dikatakan Mulyadi, dirinya telah mendapat laporan dari sejumlah guru SD dan SMP di Majene yang mengaku mengeluh karena tunjungan mereka tidak dibayarkan.

"Saya kira ini adalah hak guru dan harus dibayarkan. Sebagai Ketua PGRI yang wajib memperjuangkan hak-hak guru, itu perlu kami pertanyakan," kata Mulyadi belum lama ini. (tfk/har)