Serahkan LKPJ tahun 2016, Berikut Harapan Bupati Majene

Dr. H. Fahmi Massiara, MH (foto: dok fms)

Majene, fokusmetrosulbar.com- Dalam kerangka kesetaraan dan kemitraan hubungan dalam menjalankan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) Majene menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene melalui Sidang Paripurna, Senin (27/3) di ruang rapat DPRD Majene.

Dalam penyampaiannya, Bupati H.Fahmi Massiara memaparkan beberapa tindak lanjut dari rekomendasi LKPJ tahun 2015.
Pertama, penyajian LKPJ sebelumnya ditemukan beberapa data makro pembangunan tahun 2015 yang tidak disajikan. Kedua,
ditemukan keluhan masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah. Ketiga, kebijakan umum pengelolaan anggaran juga masih menjadi fokus rekomendasi periode sebelumnya, Pemda diharap menerapkan pengelolaan anggaran
berorientasi pada pencapaian kinerja. Keempat, masalah aset juga masih mendapat perhatian oleh pihak pansus LKPJ DPRD periode sebelumnya.

"Rekomendasi ini menjadi perhatian serius Pemda dengan terus meningkatkan kordinasi, intensifikasi, ekstensifikasi serta
terus mengedepankan prinsip Profesionalisme dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat," papar Fahmi.

Dikatakan, selaras dengan visi, misi dan strategi yang ditetapkan, maka sesuai RKPD tahun 2016 secara garis besar dilaporkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang operasionalnya dibiayai APBD tahun anggaran 2016, dapat terselenggara dengan baik melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan. Hal demikian sesuai urusan pemerintahan yang dibebankan
dan menjadi tanggung jawab masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Selain itu, Fahmi juga memaparkan beberapa hal yang telah direalisasikan jajarannya. Seperti dalam urusan pendidikan telah
dilaksanakan lima program yang dijabarkan kedalam 35 kegiatan. Program tersebut dinilai menghasilkan peningkatan, baik dari sisi angka partisipasi sekolah, angka kelulusan siswa, peningkatan infrastruktur, serta sarana dan prasarana pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.

Pada urusan kesehatan, dilaksanakan 17 program dengan 50 kegiatan. Perkembangan indikator urusan kesehatan ini dapat digambarkan antara lain peningkatan usia harapan hidup, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan pada Rumah Sakit dan Puskesmas.

"Yang masih menjadi tantangan adalah masih tingginya angka kematian ibu dan bayi yang terjadi pada periode Tahun 2016,"
katanya.

Sementara urusan Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan sembilan program dengan 17 kegiatan. Secara umum Hasil kegiatan juga dicapai peningkatan. Mulai dari aksesbilitas daerah, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, penataan sistem drainase perkotaan, pencegahan dan pengamanan lingkungan dari bencana, serta peningkatan cakupan layanan irigasi.

Hal lainnya urusan perumahan, diselenggarakan dua program dengan delapan kegiatan. Secara umum hasil kegiatan yang dicapai
pada urusan perumahan,tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tersedianya infrastruktur jalan
setapak dan lorong, serta terlaksananya pengelolaan kebersihan perkotaan.

Berikut pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah:

1.Pendapatan Daerah dengan realisasi hingga akhir Tahun 2016 sebesar 89,53%

2.Belanja Daerah dengan realisasi akhir Tahun 2016 sebesar 89,54%

3.Pembiayaan Daerah dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sebesar  87,12%, sementara untuk pengeluaran pembiayaan daerah tidak terealisasi pada tahun 2016. (tfk/har)