Rapat Pansus Pulau Balabalakang, Dewan Kritik Kurangnya Perhatian Pemerintah

Mamuju, fokusmetrosulbar.com – Sejumlah anggota DPRD Mamuju melayangkan kritik pedas atas kurangnya perhatian pemerintah terhadap warga Kepulauan Balabalakang. Kritikan tersebut terucap saat wakil rakyat menggelar rapat panitia khusus (Pansus) DPRD Mamuju membahas persoalan wilayah kepulauan Balabalakang yang diklaim Provinsi Kalimantan Timur.

Kritikan itu muncul ketika Ketua DPRD Suraidah Suhardi selaku pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para anggota dewan untuk memberikan masukan terkait persoalan dasar yang terjadi di kepulauan Balabalakang tersebut.

Politisi PAN Masran Jaya mengawali pembicaraan masalah. Ia mengatakan, kurangnya perhatian Pemda Mamuju terhadap Balabalakang dapat dilihat utamanya di sektor pendididikan. Dimana sarana pendidikan kata Masran Jaya sangat memprihatinkan.

Terbukti, kata dia, penganggaran pendidikan untuk tahun 2017 hingga milyaran rupiah namun ironisnya karena Pemda Mamuju tidak memasukan anggaran tersebut untuk Kepulauan Balabalakang.

"Saya sudah lihat RAB 2017, untuk pendidikan tidak ada dimasukkan di Pulau Balabalakang," ungkap Masran mengaku heran.

Usai Masran, politisi Hanura Hafisa turut menyayangkan. Dikatakan Hafisa, selama ini pemerintah seakan menganak tirikan Balabalakang yang terosilir dan sulit diakses.

"Yang tidak diperhatikan utamanya di bidang insfrasuktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan," urai Hafisa.

Ia juga mengaku, telah berkunjung ke Pulau Balabalakang dan melihat langsung bagaimana kondisi masyarakatnya. "Begitu jauh dan memprihatinkan utamanya masalah pelayanan kesehatan," katanya.

Kepala Desa Balabalakang, Bahtiar Salam, yang dihadirkan dalam rapat tersebut menjelaskan, persoalan lain yang perlu perhatian serius Pemkab Mamuju adalah gaji tenaga honorer dan tenaga kontrak yang mengabdi di pulau yang sedang diklaim Kaltim itu. Seperti guru dan tenaga kesehatan yang hanya menerima honor Rp. 300 ribu setiap bulan.

"Untuk menutupi kebutuhannya, jauh dari cukup. Akibatnya mutu pendidikan dan kesehatan di pulau itu sangat kurang," ucap Bahtiar.

Dari hasil masukan peserta rapat, pimpinan dewan Suraidah Suhardi mengaku akan menampung semua masukan untuk diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Mamuju. (awl/har)