Perawat Kepung Kantor Gubernur Sulbar, Tuntut Gaji Ikuti UMR
![](http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/03/perawat-kepung-kantor-gubernur-sulbar.html
Mamuju, fokusmetrosulbar.com-Ratusan bahkan mungkin ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Perawat Provinsi Sulawesi Barat, hari ini Kamis (17/3) menggelar aksi demo di kantor Gubernur Sulbar.
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulbar datang dari seluruh kabupaten di Sulbar, mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka sebagai pekerja profesi perawat.
Kordinator aski (Korlap) Arman mengatakan, mereka membawa dua tuntutan dalam aksi ini. Pertama naikkan gaji perawat sesuai Upah Minum Regional (UMR) dan yang kedua menuntut pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan menjadi PNS yang berjumlah 27 ribu orang.
Menurut Arman, perawat adalah tumpuan utama pelayanan kesehatan, namun jika perhatian pemerintah kurang akan membuat ribuan perawat di Sulbar tidak bekerja maksimal.
"Prinsip-prinsip pegabdian sudah dijalankan, perawat yang mengabdi sudah puluhan tahun sebagai sukarela dan tenaga kontrak agar diperhatikan nasib mereka," terangnya.
Dikatakan Arman, mirisnya lagi, tenaga sukarela kadang mereka bekerja melebihi pekerjaan PNS namun tidak digaji sesuai harapan.
"Upah tenaga kontrak perawat yang ada di Sulbar masih di bawah standar UMR. Di kabupaten Mamuju gaji hanya Rp.400 ribu perbulan, Polman Rp. 1 juta perbulan, Matra Rp. 850 ribu perbulan dan Mamasa Rp. 400 ribu perbulan," urai Arman.
Sedangkan untuk Mateng lanjutnya, upah tenaga kontrak perawat yang dijanjikan Rp. 400 ribu perbulan, namun sampai sekarang tidak diterima.
Tak berselang lama, Pj Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menemui para demonstran perawat tersebut. Dihadapan mereka, Carlo mengatakan, selaku pejabat gubernur Sulbar akan membawa tuntutan mereka ke pusat. Khusus terkait pengangkatan PNS dari kesehatan yang tanpa satupun dari perawat Carlo berjanji akan meyampaikan ke Menpan RI di Jakarta.
"Itu kewenangan pusat bukan kewenangan kita di daerah," ungkapnya.
Sedangkan untuk maslah penggajian perawat di daerah, Pj. Gubernur berjanji akan memanggil Pemda setempat dan juga legislatif untuk membicarakan upah perawat yang bervariasi yang masih di bawah standar UMR.
"Saya janji selama masih menjabat gubernur saya akan memperjuangkan nasib dan hak saudara-saudada," terang di hadapan demontran.
Setelah menemui para demonstran ia memanggil setiap perwakilan kabupaten untuk membicarakan tuntutan mereka di ruang kerjanya. (awl/har)
Massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulbar datang dari seluruh kabupaten di Sulbar, mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka sebagai pekerja profesi perawat.
Kordinator aski (Korlap) Arman mengatakan, mereka membawa dua tuntutan dalam aksi ini. Pertama naikkan gaji perawat sesuai Upah Minum Regional (UMR) dan yang kedua menuntut pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tenaga kesehatan menjadi PNS yang berjumlah 27 ribu orang.
Menurut Arman, perawat adalah tumpuan utama pelayanan kesehatan, namun jika perhatian pemerintah kurang akan membuat ribuan perawat di Sulbar tidak bekerja maksimal.
"Prinsip-prinsip pegabdian sudah dijalankan, perawat yang mengabdi sudah puluhan tahun sebagai sukarela dan tenaga kontrak agar diperhatikan nasib mereka," terangnya.
Dikatakan Arman, mirisnya lagi, tenaga sukarela kadang mereka bekerja melebihi pekerjaan PNS namun tidak digaji sesuai harapan.
"Upah tenaga kontrak perawat yang ada di Sulbar masih di bawah standar UMR. Di kabupaten Mamuju gaji hanya Rp.400 ribu perbulan, Polman Rp. 1 juta perbulan, Matra Rp. 850 ribu perbulan dan Mamasa Rp. 400 ribu perbulan," urai Arman.
Sedangkan untuk Mateng lanjutnya, upah tenaga kontrak perawat yang dijanjikan Rp. 400 ribu perbulan, namun sampai sekarang tidak diterima.
Tak berselang lama, Pj Gubernur Sulbar, Carlo B Tewu menemui para demonstran perawat tersebut. Dihadapan mereka, Carlo mengatakan, selaku pejabat gubernur Sulbar akan membawa tuntutan mereka ke pusat. Khusus terkait pengangkatan PNS dari kesehatan yang tanpa satupun dari perawat Carlo berjanji akan meyampaikan ke Menpan RI di Jakarta.
"Itu kewenangan pusat bukan kewenangan kita di daerah," ungkapnya.
Sedangkan untuk maslah penggajian perawat di daerah, Pj. Gubernur berjanji akan memanggil Pemda setempat dan juga legislatif untuk membicarakan upah perawat yang bervariasi yang masih di bawah standar UMR.
"Saya janji selama masih menjabat gubernur saya akan memperjuangkan nasib dan hak saudara-saudada," terang di hadapan demontran.
Setelah menemui para demonstran ia memanggil setiap perwakilan kabupaten untuk membicarakan tuntutan mereka di ruang kerjanya. (awl/har)