Penderita Gangguan Jiwa di Mamasa, Dinkes Mulai Perhatian. Tapi, ...

Mamasa, fokusmetrosulbar.com --Fenomena penderita gangguan jiwa yang marak diberitakan oleh media massa beberapa hari terakhir mulai memberikan dampak  positif. Sejumlah instansi terkait dan masyarakat merespon sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mereka memikirkan solusi penanganan para penderita penyakit psikologis tersebut.

Baca juga ; Terkait Penanganan Penderita Gangguan Jiwa di Mamasa, Begini Tanggapan Dewan

Setelah sebelumnya legislator Mamasa Yohanes Buntulangi memberikan komentarnya, kali ini respon positif itu diungkapkan juga oleh Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, Hajai S Tangga, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/3).

"Kami berterima kasih atas pemberitaan yang diangkat oleh teman-teman media, karena dengan pemberitaan itu semua yang terkait berpikir untuk mencari solusinya," ucapnya.

Ia mengatakan, untuk penanganan penderita gangguan jiwa tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Itu harus dikerjakan multisektoral.

"Tidak bisa kita saling menyalahkan dalam hal ini, masalah tersebut adalah persoalan yang harus diselesaikan bersama oleh semua sektor," katanya.

Saat ini, Hajai mengaku telah memerintakan stafnya di lapangan untuk melakukan pendataan sampai kepelosok Mamasa. Hal itu dilakukan guna mendapatkan data akurat serta mengidentifikasi berbagai persoalan sosial.

"Sedang kami lakukan pendataan dan identifikasi, termasuk petugas yang ada di puskesmas kami juga maksimalkan," jelasnya.

Untuk persoalan sosialnya, menurut Hajai, tentu itu adalah tanggung jawab dinas sosial, sedangkan dinas kesehatan akan menangani dari segi kesehatan dan medisnya.

Satu-satunya cara untuk menangani penderita gangguan jiwa, Hajai menuturkan harus diarahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa dengan penanganan berkelanjutan.

"Tidak ada cara lain selain penanganan di RSJ, nanti setelah keluar maka itu jadi tanggung jawab kami untuk terus mengontrol karena penderita yang sudah sembuh harus terus mengkonsumsi obat," tuturnya.

Namun Ia mengungkapkan bahwa kendala yang dihadapi saat ini terbentur pada ketersediaan anggaran sehingga penanganan penderita masih belum maksimal. "Tapi kita bersyukur bahwa saat ini ada penambahan kuota BPJS yang subsidinya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Saya akan komunikasikan dengan pimpinan dan BPJS agar pengisian kuota memprioritaskan penderita gangguan jiwa dan masyarakat kurang mampu lainnya," ungkapnya.

Hajai menutup dengan kembali mengharapkan kolaborasi dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu.(klp/tfk)