Heboh...!!! Pernyataan Anggota Dewan Tentang Pelayanan BPJS Kesehatan

Mateng, fokusmetrosulbar.com - Sorotan terkait pelayanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulbar, kian pedas. 

Jika sebelumnya Camat Topoyo Hajai, pertanyakan aturan yang mengharuskan pesien gunakan surat rujukan jika berobat lanjut. Baca : Sistem Rujukan Bingungkan Masyarakat, Camat Topoyo Minta BPJS Tingkatkan Sosialisasi. Kini giliran anggota komisi III DPRD Mateng Ince Irwan Tahir, menyorot kebijakan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia itu. 

Menurut Ince, beberapa kebijakan BPJS Kesehatan masih perlu diperjelas. Dewasa ini masih banyak fakta pelayanan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil. Terutama lepasnya jaminan pada bayi baru lahir. Kebijakan tersebut kebanyakan berujung masalah. Mengapa tidak, semua pembiayaan untuk perawatan dan kebutuhan bayi, sepenuhnya jadi tanggungan orang tua.   

Alasan BPJS yang umum terdengar, bayi tidak masuk tanggungan karena bukan atau belum terdaftar sebagai peserta. Sekalipun ibu anak adalah pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) alias peserta BPJS. Sehingga sang bayi disarankan segera didaftar sebagai peserta. Sebagai warga pelosok jika dihadapkan kondisi seperti itu tentu kebingungan dan akan mengalami kebuntuan.  

Yang perlu dipahami bahwa tujuan utama ibu hamil ke sarana kesehatan tak lain untuk melahirkan. Diapun berani kerumah sakit karena mengandalkan jaminan pelayanan gratis. Tapi faktanya  kebijakan BPJS mengagetkan pasien. Mereka ternyata harus menganggung biaya perawatan bayi yang kadang jumlahnya tidak sedikit. "Realita memilukan ini terasa menggelitik dan sulit diterima akal sehat. Sangat jelas tidak memihak pada masyarakat kecil," cerca Ince, Rabu (15/3).

Kalau saja orang tua sang bayi kebetulan punya uang, masalah akan teratasi. Yang menyedihkan jika pasien tak punya uang, kemana harus mencari dana. Sebab dasarnya mereka adalah warga kurang mampu. "Ironinya lagi, kejadian seperti ini kebanyakan dialami warga pelosok. Olehnya dibutuhkan sosialisasi hingga ke pelosok desa," pintanya.   

Kebijakan lain yang dianggap Ince tidak berpihak, adalah pembelian obat di apotik. Sehingga pasien yang mestinya menikmati pelayanan gratis terpaksa mengeluarkan uang. Lucunya lagi klaim jaminan pengganti biaya harus menunggu waktu berbulan-bulan. Kebijakan tersebut jadi sorotan warga sehingga perlu dipertanyakan. Sebab sesungguhnya klaim BPJS tidak memakan waktu terlampau lama. "Saya curiga ini hanya sebuah skenario agar pasien jenuh mengurus pengembalian dana," ungkap Ince.  

Kalaupun ada niat baik, mestinya BPJS sosialisasi ke pelosok desa. Meningkatkan pengawasan dan memperketat sanksi. Kemudian membuka layanan pengaduan masyarakat di rumah sakit dan sarana kesehatan lain. Dengan begitu pelayanan kesehatan akan berjalan sesuai harapan dan fungsi sesunguhnya. 

Ince menegaskan bahwa semua yang dibeberkan adalah pengalaman setelah mengantar puluhan warga Mateng ke rumah sakit. Kasus yang dianggap membebani warga kurang mampu itu, disaksikan secara langsung. "Kalau antar pasien identitas sebagai anggota DPRD saya rahasiakan, sehingga keluhan warga ikut saya rasakan," ungkapnya.    

Rosmiati, warga Patulana Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo membenarkan pernyataan Ince. Peserta BPJS di desanya dominan keluhkan pelayanan rumah sakit. Khususnya soal pembelian obat di apotik. Sementara klaim BPJS sulit dicairkan sehingga kadang tidak lagi ditindaklanjuti. Jika diurus biaya operasional justru lebih besar dari nilai klaim.  Sebab itu warga kadang berpikir berobat ke sarana kesehatan. "Masih banyak saudara kita pemegang KIS belum paham aturan BPJS, Makanya warga takut pergi berobat kalau tidak ada uang," terangnya.

Menurut Rosmiati, Ince sering mengantar pasien kerumah sakit Mamuju. Anggota komisi III itu gunakan mobil pribadinya. Di rumah sakit dia merahasiakan dirinya sebagai anggota dewan. "Makanya dia tahu persis apa yang dirasakan keluarga pasien," tandas Ros. (jml/riz)