Alhammdulillah... Biaya Persalinan Ditanggung Jampersal
![](http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/03/alhammdulillah-biaya-persalinan.html
Majene, fokusmetrosulbar.com- Komisi III DPRD Majene melanjutkan agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Kesehatan RI, Kamis (9/3) di Gedung Kemenkes Jakarta. Pertemuan tersebut sebagai reaksi atas penonaktifan ratusan Kartu Indonesia Sehat oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Baca : Penting ! Ini Himbauan Komisi III DPRD Majene untuk Pengguna KIS
Selain itu, sejumlah wakil rakyat yang mengurusi masalah kesehatan ini meminta petunjuk soal Jaminan Persalinan (Jampersal).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene Basri Ibrahim, kepada fokusmetrosulbar.com mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Kemenkes, diketahui biaya persalinan akan ditanggung negara.
"Setelah kami kordinasikan permemkes 71, maka ibu hamil yang akan melahirkan ditanggung negara melalui Jampersal," terang Basri Ibrahim.
Melalui pesan watshap, Basri menjelaskan sepanjang ibu melahirkan tidak ditanggung oleh salah satu asuransi baik BPJS atau asuransi lain, maka yang bersangkutan dibiayai negara.
"Hanya persalinan saja yang ditanggung, pasca persalinan tidak lagi," terang anggota DPRD dapil Ulumanda ini.
Ditanya soal ratusan kartu KIS warga Majene yang di nonaktifkan, Basri mengatakan akan dilakukan verifikasi ulang tentang kesesuaian status pemilik kartu.
"Nanti dilihat apakah ada yg meninggal, pindah alamat atau tidak layak terima kartu KIS," terangnya. (har)
Baca : Penting ! Ini Himbauan Komisi III DPRD Majene untuk Pengguna KIS
Selain itu, sejumlah wakil rakyat yang mengurusi masalah kesehatan ini meminta petunjuk soal Jaminan Persalinan (Jampersal).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Majene Basri Ibrahim, kepada fokusmetrosulbar.com mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Kemenkes, diketahui biaya persalinan akan ditanggung negara.
"Setelah kami kordinasikan permemkes 71, maka ibu hamil yang akan melahirkan ditanggung negara melalui Jampersal," terang Basri Ibrahim.
Melalui pesan watshap, Basri menjelaskan sepanjang ibu melahirkan tidak ditanggung oleh salah satu asuransi baik BPJS atau asuransi lain, maka yang bersangkutan dibiayai negara.
"Hanya persalinan saja yang ditanggung, pasca persalinan tidak lagi," terang anggota DPRD dapil Ulumanda ini.
Ditanya soal ratusan kartu KIS warga Majene yang di nonaktifkan, Basri mengatakan akan dilakukan verifikasi ulang tentang kesesuaian status pemilik kartu.
"Nanti dilihat apakah ada yg meninggal, pindah alamat atau tidak layak terima kartu KIS," terangnya. (har)