Komisi III DPRD Majene Tolak Penghapusan Rekomensasi Pengobatan

Foto berita rencana penghapusan rekomendasi kesehatan (sumber: facebook)

Majene, fokusmetrosulbar.com- Rencana penghapusan surat rekomendasi kesehatan Pemda Majene menuai protes pihak legislatif. Ketua Komisi III DPRD Majene Adi Ahsan mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah secepatnya untuk membahas masalah tersebut dengan Pemerintah Daerah.

"Komisi III tolak penghapusan pasien yang mnggunakan rekomendasi, dalam waktu singkat kami akan konsultasikan ke Bupati soal penghentian tersebut," kata Adi Ahsan, Selasa (7/2).

Adi Ahsan (foto: facebook/Adi Ahsan)

Melalui pesan elektronik kepada fokusmetrosulbar.com, legislator PKPI Majene ini menguraikan, berdasarkan hasil resesnya, diketahui masih banyak warga miskin Majene yang belum terdata dalam daftar penerima kartus BPJS gratis. Sebelumnya, Bupati Fahmi Massiara telah mendistribusikan 17 ribu kartu BPJS untuk warga Majene kurang mampu. Namun pasca dikeluarkannya kartu BPJS kesehatan itu, pihak Pemda berencana menghapuskan surat rekomendasi kesehatan untuk pasien kurang mampu seperti yang selama ini berlaku. Hal inilah yang sontak mengundang protes anggota DPRD Majene.

"Setelah Pemda menambah 17 ribu jiwa, maka seolah pnambahan kuota yang dimaksud sudah menjawab semua masalah, padahal orang Tanangan yang sehari-hari kerja mmbantu di rumah, 5 oranh belum dapat kartu," ungkap Adi Ahsan.

Disinggung soal keterbatasan anggaran, Adi mengatakan, meski terbatas, tapi dirinya yakin keuangan Majene masih mampu menjawab persoalan tersebut.

"Uang memang tidak ada cukupnya, tapi itu tergantung managemen, Bantaeng dan Jembrana juga terbatas tapi bisa menjawab masalah kesehatan rakyatnya," terangnya.

Dikatakan, untuk mengcover sisa warga Majene yang tak punya kartu BPJS, rekomendasi kesehatan diharapkan tetap bisa
dijalankan dengan catatan harus diperketat.

"Saya kira paling banyak Rp. 2 M untuk rekomendasi kesehatan ini. Dalam plaksanaannya Pemda sebaiknya mmbuat surat edaran, isinya bagi yg mengeluarkan keterangan palsu dapat dipidana," harap legislator dapil 2 Majene ini. (har)