Walhi Sulbar Target Bebaskan 500 Ribu Hektar Lahan

Muhammad Ikhsan Welly (foto: insert) 

MAJENE, FMS- Belakangan ini, konflik lahan menjadi fenomena yang terus mencuat kepermukaan. Dimana negara dan rakyat kerap kali harus berhadapan berebut lahan. Dengan banyaknya lahan-lahan milik warga yang diambil alih oleh negara, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kembali turun tangan.

Di periode lima tahun mendatang, Walhi akan berjuang untuk membebaskan lahan-lahan negara untuk dipergunakan rakyat di Seluruh Indonesia.

Karena itu, di Sulawesi Barat, Walhi mengangkat wacana pembebasan lahan milik rakyat yang selama ini diklaim negara sebagai hutan lindung atau hutan negara.

Ketua Walhi Sulbar, Ikhsan Welly, mengatakan, pihaknya memprogramkan pengalihan fungsi lahan dari kawasan lindung jadi kawasan produksi tersebut di enam kabupaten di Sulbar.

"Selama ini kan rakyat tidak bisa kelolah lahan-lahan mereka. Itu karena negara melakukan klaim atas lahan produksi warganya itu. Jadi kita harus bebaskan dari negara,"kata Ikhsan Welly, ditemui di Majene, Selasa (6/12).

Dikatakan Ikhsan, dengan dikeluarkannya PP 68 tahun 2015, tentang kehutanan sosial, maka proses alih fungsi lahan untuk rakyat sangat dimungkinkan.

"Jadi kita mau mendorong model wilayah kelolah rakyat. Caranya nanti kita membentuk Pokja perkabupaten. Asal rakyat mau bekerja itu pasti bisa. Karena lahan yang dibebaskan harus siap garap, dan harus ada yang bersedia menggarap," terangnya.

Untuk diketahui lanjut Ikhsan, Walhi baru-baru ini menggelar Simposium, dan telah sepakat jalankan program ini sesuai petunjuk Kementerian Kehutan Republik Indoneisa.

"Ini sudah kesepakatan Walhi dengan kementerian kehutanan. Walhi menargetkan 2,5 hektar lahan lindung jadi lahan produksi. Kita di Sulbar ini targetnya 500 ribu hektar," imbuh Ikhsan. (Ha)