Pandangan Fraksi RAPBD Matra, Pemerintah Diminta Jawab Tertulis Pertanyaan Dewan

MATRA. FMS. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Mamuju Utara yang baru-baru ini diserahkan oleh Bupati Matra Agus Ambo Djiwa ke DPRD telah sampai pada tahap dengar pandangan fraksi.

Pandangan Fraksi pada rapat paripurna tersebut digelar di Aula Sidang Paripurna DPRD Kab. Mamuju Utara, Rabu (21/12), dipimpin oleh wakil ketua DPRD Matra Muzawir Izham.

Pada pandangan fraksi kali ini ada lima fraksi yang memberikan masukan dan kritikan terhadap RAPBD tahun 2017, sedangkan satu fraksi tidak memberikan masukan maupun krtikan.

Fraksi Demokrat mengkritisi pendapatan dan belanja daerah yang termuat dalam pasal 1 di RAPBD taun 2017. Menurut Demokrat pemkab mesti segera memberi penjelasan terkait adanya selisih angka-angka antara pendapatan dan belanja yang termuat dalam pasal tersebut.

Sedangkan Farksi Golkar meminta proses perencanaan pembangunan pada tahun 2017 mendatang bisa lebih dipercepat dari tahun sebelumnya.

Selain itu, pandangan datang Fraksi Amanat Reformasi, pihaknya mengharapkan agar terbangun koordinasi lintas SKPD dapat ditingkatkan agar tidak menimbulkan tumpang tindih rancangan anggaran. Fraksi ini juga mengatakan, agar penyusunan program hendaknya terencana dengan baik agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, ketua Fraksi Indonesia Raya Arwi berharap bahwa hendaknya anggaran yang besar dipergunakan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat

Dikatakan Arwi,  fraksi Fraksi Indonesia Raya etelah melakukan perhitungan khusus pada belanja tidak langsung yang tidak diketahui peruntukkannya sebesar 23 Milyar. Maka dari itu mesti ada jawaban secara tertulis dari pemerintah daerah, katanya.

"Hal ini mesti ada jawaban secara tertulis dari pemerintah daerah mengenai peruntukkan 23 Milyar tersebut,"ungkapnya.

Fraksi yang memaparkan pandangannya terkahir yakin Fraksi Hanura, mereka lebih menyoroti proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkisar Rp. 27 Milyar. Fraksi Hanura meminta SKPD terkait menggenjot PAD tersebut agar bisa terealisasi tepat waktu dan sesuai target.

Sebelum mengetuk palu, Muzawir Ihsam menyampaikan agar pemerintah dapat menjawab pandangan dari fraksi tersebut secara tertulis. (ind/har)