Debat Kandidat, KPUD - KPK dan Unsulbar Gagas Kerjasama

Jakarta, FMS- Salah satu tahapan dalam kegiatan kampanye Pilgub Sulbar adalah debat kandidat pasangan calon gubernur - wakil gubernur.

Debat kandidat itu sendiri direncana akan dimulai pada Januari mendatang.

Menjelang debat kandidat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD ) Sulbar - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dan Universitas Sulawesi Barat ( Unsulbar ) menggagas kerjasama.

Gagasan kerjasama tiga lembaga tersebut dibicarakan dalam pertemuan di kantor KPK RI Jakarta, Selasa (20/12).

Hadir dalam pertemuan itu antara lain, perwakilan KPK RI dari Direktorat Pendidikan Pelayanan Masyarakat ( Dikyanmas ) Muhammad Rofi, ketua KPUD Sulbar Usman Suhuriah dan anggota KPUD Sulbar Adi Arwan Alimin.

Pertemuan di gedung baru KPK tersebut juga dihadiri perwakilan dari Unsulbar masing - masing ketua program Studi Ilmu Politik, Muhammad serta dosen FISIP Farhanuddin.

Menurut Ketua KPUD Sulbar Usman Suhuriah, Pertemuan KPK - KPUD dan Unsulbar untuk menggagas sebuah gerakan anti korupsi di perhelatan pemilihan gubernur - wakil gubernur Sulbar.

Ia menjelaskan, gagasan kerjasama itu bentuknya sementara dimatangkan antara KPUD- KPK dan Unsulbar.

"Gagasan bentuk kerjasama itu salah satunya adalah KPK bakal hadir di Sulbar untuk penandatanganan fakta integritas anti korupsi oleh  para peserta pilkada disaksikan para tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa," kata Usman.

Perwakilan KPK RI, Muhamad Rofi yang menerima delegasi KPUD Sulbar dan Unsulbar mengapresiasi niat baik kedua lembaga tersebut untuk menghadirkan semangat anti korupsi dalam gelaran pilkada Sulbar.

gerakan penandatangan fakta integritas para calon kepala daerah sudah beberapa kali digelar KPK diberbagai daerah di tanah air.

" Kami akan membicarakan lebih lanjut (gagasan,-) kerjasama ini, gerakan penandatangan fakta integritas para calon kepala daerah sudah beberapa kali digelar KPK diberbagai daerah di tanah air," kata Rofi.

Sementara itu, ketua program studi Ilmu Politik Unsulbar, Muhammad menyatakan sebagai institusi pendidikan, Unsulbar memikul tanggung jawab moral untuk mengawal proses demokrasi bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ).

Ia memastikan, civitas akademika Unsulbar akan pro aktiv terlibat dalam gerakan anti korupsi di Sulawesi Barat.

" Selain penandatangan fakta integritas dari para calon di hadapan KPK, Unsulbar juga meminta agar pimpinan KPK hadir di Sulbar untuk memberi sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Muhammad. (har)