Redam Kasus Penistaan Agama, Pemprov, Polda, TNI Libatkan Tokoh Agama

MAMUJ, FMS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bekerja sama Polda Sulbar menggelar Diskusi Silaturrahim Kebhinekaan dengan mengundang  berbagai kalangan.

Dalam dialog yang dilaksanakan di Aula Lantai Tiga Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (22/11/2016) ini, dihadiri tokoh Agama, SKPD lingkup Pemprov, Kapolres se Sulbar, Kanwil , Pemkab, mahasiswa, LSM.dan awak media.

Dalam diskusi ini sebagai pemateri Anwar Adnan Saleh Gubernur Sulbar, Letkol Inf Priono Danrem 142 /Tatag Mamuju, Hamsah dari Badan Intelejen Negara (BIN), Kapolda Sulbar Brigjenpol Lukman Harianto.

Diskusi dipandu Kombes Tajuddin Wakapolda Sulbar, dengan 'Tema Mari Wujudkan Persatuan dan Kesatuan Seluruh Komponen Masyarakat  untuk Menjaga Keamanan dan Kedamaian Masyarakat Sulbar'.

Dalam sambutannya, gubernur Anwar Adnan Saleh menyatakan akhir-akhir ini ada gejolak  adanya kasus penistaan Agama yang dapat  mengancam kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Presiden, Panglima TNI, Kapolri dan seluruh pengambil kebijakan di tingkat nasional Kementriaan Agama, Majelis Ulama, mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sulbar merupakan bagian dari NKRI tidak ada yang bisa merongrong apalagi menghasut mencoba memisahkan diri dari kesatuan RI. Pembentukan Provinsi Sulbar ke 33 ini yang merupakan provinsi yang dihuni dari berbagai etnis suku, agama, budaya.

“Kalau Jakarta bergejolak itu sudah ada yang menyelesaikan di pusat tetapi Sulbar tidak boleh ikut-ikutan ikut bergojolak,” terangnya.

Anwar menambahkan, diakhir masa-masa jabatannya selama dua periode menjabat tidak ada gejolak konflik besar yang terjadi karena masyarakat, pemerintah, tokoh Agama  memiliki pemikiran yang sama satu tujuan untuk kemajuan dan perkembangan Sulbar

“Saya sangat bersyukur  kepada Allah karna dikepemimpinan saya tidak ada gejolak konflik yang terjadi walaupun ada konflik itu skala kecil dan mampu kita redam,” tuturnya

Hal senada juga diungkapkan Kapolda Sulbar Brigjenpol Lukman Wahyu. Ia mengajak kepada masyarakat Sulbar untuk tidak terpancing dengan isu-isu sarah.

"Terkait penistaan Agama sudara Basuki Tjaha Purnama (Ahok) Tidak usa kita ikut-ikut pergi ke Jakarta untuk melakukan aksi demo.  Negara kita negara hukum biarlah hukum yang menyelesaikan apalagi Ahok sudah dijadikan tersangka oleh Mabes Polri,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala BIN Hamsah berharap agar media tidak  melakukan pemberitaan yang dapat menimbulkan konflik sara sehingga dapat menyebabkan perpecahan. (MA)