Pertahankan WTP, Bupati Dorong Inspektorat Tingkatkan Pengawasan

MAMASA, FMS - Rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Kabupaten Mamasa tahun 2016 dilaksanakan, Selasa (22/11/16). Paripurna dipimpin Ketua DPRD Mamasa, H. Muhammadiyah Mansur dihadiri Bupati Mamasa, Sekkab Mamasa, Kapolres dan Danramil Mamasa, serta seluruh kepala SKPD dan sejumlah pejabat eselon III dan IV lingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Usai serah terima APBD-P, Bupati H. Ramlan Badawi dalam sambutannya menjelaskan gambaran capaian pembangunan.

"Sebagaimana yang kita ketahui, dalam RAPBD 2016 banyak tantang yang kita hadapi sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis melalui kebijakan pemerintah daerah guna mengantisipasi permasalahan yang timbul dan mencari penyelesaiannya secara cepat, tepat dan terukur. Berdasarkan data, realisasi pertumbuhan ekonomi Mamasa tahun 2015 mencapai 6,76 persen dan diharapkan dapat terus tumbuh hingga 6,80 persen ditahun 2016," jelasnnya.

Ia menerangkan disektor pembangunan manusia ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
tahun 2015 sebesar 63,17 persen meningkat dari tahun 2014 sebesar 62,86 persen. Diperkirakan dalam tahun 2016 ini dapat bertambah 0,5 persen menjadi 63,67 persen. Hal ini ditunjukkan dengan angka partisipasi murni diangka 77,67 persen, angka putus sekolah sebesar 0,3 persen, dan angka melek huruf sebesar 94,90 persen.

Bupati dua periode tersebut menuturkan pengentasan kemiskinan diharapkan mengalami penurunan sebesar 1,85 persen sehingga penduduk miskin hanya menjadi 12 persen.

Ia menyampaikan harapannya agar seluruh aparatur pemerintahan utamanya pengelola anggaran dapat meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan konsisten pada perencanaan dan penganggaran sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

"Hal ini sengaja saya sampaikan dengan harapan kita dapat mempertahankan opini penilaian BPK yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Tentu banyak tantangan yang kita hadapi, namun jika kita berkomitmen berjalan bersama maka hal itu akan terwujud dengan menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan dan
akuntabel sehingga melahirkan pemerintahan yang berkualitas" harap Ramlan.

Terkait dengan pengawasan implementasi kegiatan, Ramlan memerintahkan kepada seluruh kepala SKPD untuk melakukan pengawasan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ramlan juga meminta Inspektorat agar proaktif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat
pengawasan internal sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan lebih awal yang selanjutnya dilakukan pembinaan guna perbaikan sehingga tidak terjadi temuan yang berulang oleh BPK atau BPKP dan dengan demikian melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengakhiri sambutannya, Ia memerintahkan kepada seluruh kepala SKPD untuk tidak meninggalkan Mamasa untuk mempersiapkan pembahasan anggaran APBD Pokok Mamasa tahun 2017.(Kedi)