Pansus LKPj Beberkan Banyak Persoalan

MAMASA, FMS - Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya rapat paripurna DPRD Mamasa untuk mendengarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Mamasa tahun 2015 dan Pansus Silpa APBD Mamasa tahun 2015 akhirnya terlaksana, Jumat (18/11/16).

Rapat paripurna dipimpin langsung ketua DPRD Mamasa H. Muhammadiyah Mansur bersama wakil ketua II DPRD Mamasa Orsan Soleman.Ketua pansus LKPJ David Bambalayuk mengawali dengan mengklarifikasi ketidah hadirannya dalam beberapa kali rapat paripurna yang sempat ditunda.

"Ketidakhadiran saya selaku ketua Pansus dikarenakan menghadiri gugatan di PTUN terkait laporan atas hasil pemilihan wakil bupati beberapa saat yang lalu. Saya harus hadir karena jika gugatan itu diterima maka itu membenarkan adanya proses yang salah di Pansus. Menurut kami sudah berjalan sesuai dengan aturan," klarifikasinya.

Ia juga mengklarifikasi pernyataan Bupati Mamasa saat rapat paripurna yang ditunda karena tidak kuorum. "Pernyataan pak bupati yang menyorot dewan mengatakan lambatnya pembahasan agenda dewan akan berimbas pada 200 ribu lebih masyarakat Mamasa itu memang benar, namun yang ingin saya luruskan adalah batas waktu proses pembahasan yaitu (30/11/16) kan belum tercapai dan apa yang kami perjuangkan juga ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Andaikan ini tidak berproses di dewan hingga batas waktu yang ditetapkan maka kegagalan itu memang betul ada pada kami," jelasnya.

Pansus LKPJ David, dalam laporannya menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemukan setelah melihat dan menganalisa LKPJ yang diserahkan eksekutif. Pansus LKPj menilai dalam kebijakan umum yang disajikan, pemerintah daerah tidak memuat gambaran dan indikator yang jelas terkait pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Juga tidak tertuang gambaran tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan di Mamasa serta penurunan angka pengangguran. Catatan lain yang Ia sampaikan terkait pengelolaan anggaran secara makro telah mengalami lonjakan yang signifikan sehingga mampu meraih opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

"Meski demikian beberapa catatan penting antara lain masih banyaknya anggaran tahun 2015 yang menyeberang ke tahun 2016. Kemudian untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan perbaikan manajemen dan akurasi data," ucapnya.

David juga menyampaikan rekomendasi bagi pemerintah dibeberapa SKPD dilingkup pemerintah Kabupaten Mamasa. Ia menekankan profesionalisme guru dan pemerataan penempatan guru sehingga tidak menimbulkan konflik.

"Kami menyampaikan agar dalam penempatan guru itu ditinjau kembali sehingga terjadi pemerataan guru antara yang ada dipelosok dan yang di kota," tekannya.

Pansus LKPJ juga merekomendasikan untuk mengevaluasi tenaga dokter spesialis yang disekolahkan menggunakan APBD Mamasa dan tidak mau kembali ke Mamasa serta memilih bekerja diluar agar diminta pertanggungjawabannya.

Selain itu, David meminta agar darinase dalam kota ditinjau ulang dan dimatangkan perencanaannya.Ia juga merekomendasikan agar pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana pusat kesehatan masyarakat utamanya fasilitas ruang rawat inap dan tenaga perawat, memaksimalkan pengelolaan pasar dan balai benih ikan, pengelolaan sampah oleh badan lingkungan hidup yang belum optimal, memaksimalkan kontribusi penggunaan alat berat yang ada di dinas pekerjaan umum dan perumahan, serta meminta agar KORPRI juga diberi insentif dan fasilitas memadai seperti daerah yang lain.

Yohanis Karatong, ketua Pansus Silpa APBD Mamasa tahun 2015 dalam laporannya menyampaikan keuangan yang dikelola pemerintah Kabupaten Mamasa dalam angka.Pendapatan Mamasa sebesar Rp. 824.528.953.341,19, untuk belanja sebesar Rp. 827.517.250.004,00 dan surplus/defisit sebesar Rp. 2.988.296.662,81.

pembiayaan yang dikelola pemerintah Kabupaten Mamasa yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 26.491.285.779,22, pengeluaran sebanyak Rp. 740.000.000,00, dan pembiayaan netto Rp. 25.751.285.779,22.

Sementara laporan perubahan saldo, Yohanis menjelaskan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 26.958.658.468,37 dan saldo anggaran lebih akhir Rp. 22.762.989.116,41. "Untuk neraca terbagi atas tiga bagian yaitu jumlah aset Rp. 963.930.428.424,73, jumlah kewajiban Rp. 18.908.362.458,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 945.022.065.966,73. Untuk laporan operasional sebanyak Rp. 852.600.962.431,85 pendapatan dan surplus/devisit-LO di angka Rp. 253.335.157.139,78.

"Sedangkan saldo awal kas di BUD dan kas di BP adalah Rp. 27.542.836.197,22 dan saldo akhir kas per 31/12/2015 sejumlah Rp. 23.193.233.650,38," tutur politisi PDI-P tersebut.

Diakhir laporannya, Yohanis merekomendasikan kepada eksekutif untuk menindak lanjuti pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Mamasa tahun anggaran 2015. "Agar Bupati Mamasa memaksimalkan PAD yang telah ditetapkan dalam setiap  tahun anggaran berjalan serta dalam penetapkan PAD dalam setiap APBD pokok tahun berjalan. (Kedi)