Komisi IV DPRD Sulbar Janji Lengkapi SMA/SMK dengan IT
![](http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://www.fokusmetrosulbar.com/2016/11/komisi-iv-dprd-sulbar-janji-lengkapi.html
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXRURqgU6r5xh7Kh6l9kK4yJmHAEm7msHn0IH30XOfiRS2RqnpdAPhaDYITyGYQczybm2mKRnhST1dkZ5I9SR9D2pGWuMSyAsGbAzetEiQIOg-YvVBhASTeq6jUt-O2yedzLOVqh7oeDw/s320/14963635_1523396174343766_418325956_o+%2528FILEminimizer%2529.jpg)
Tujuan Kunker untuk melihat perkembangan pendidikan diseluruh wilayah Sulbar. Apalagi secara teknis pendidikan jenjang menengah SMA/SMK telah dialihkan ke provinsi.
Karenanya dinas pendidikan di kabupaten diharap tetap memberikan perhatian utamanya pengawasan. Kunker Komisi IV dihadiri pejabat eselon II, III serta sejumlah kepala sekolah.
"Personel kita yang melakukan pengawasan dilapangan kan masih terbatas. Meskipun SMA/SMK ini telah dilimpahkan ke provinsi kami tetap berharap dinas pendidikan kabupaten tetap membantu kami melakukan pengawasan dan kontrol untuk memastikan proses pendidikan berjalan lancar," ucap Abdul Rahim, Ketua Komisi IV Rabu (3/11/16).
Rahim berjanji 2017 mendatang akan mengalokasikan anggaran pendidikan untuk membiayai kebutuham laboratorium dan peralatan praktek, RKB yang belum memadai, termasuk sarana pengembangan berbasis IT. "Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan," katanya.
Menurutnya, sarana pengembangan IT sangat penting utamanya menghadapi ujian berbasis komputer (UBK), dan masih menjadi kendala semua kabupaten di Sulbat terutama di Mamasa.
"Untuk Mamasa tahun kemarin yang dapat melakukan UBK hanya satu sekolah, itupun dengan fasilitas yang kurang memadai. Dengan anggaran yang kita alokasikan nanti untuk komputer dan sebagainya, diharapkan tahun depan bukan lagi hanya satu sekolah tapi akan ada beberapa sekolah yang mampu melaksanakan UBK," tutur legislator asal Polman tersebut.
Rahim menekankan sistem birokrasi pendidikan tidak harus top down tapi haruslah buttom up untuk mendengar keluhan dan melihat persoalan yang terjadi di lapangan.
"Pendidikan tidak boleh ada di ruang transisi. Tidak boleh ada istilah uji coba pendidikan karna jika itu terjadi maka akibatnya akan fatal," tekannya mengakhiri pembicaraan.(Kedi)