Kopertis Wilayah IX Sulawesi Minta Warga Tak Terpengaruh Berita Hoax Status Perguruan Tinggi

MAJENE, FMS - Pemerintah melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IX Sulawesi mengingakatkan masyarakat agar tidak mempercayai berita bohong dan tidak jelas yang masih beredar terutama di media sosial tentang daftar kampus bermasalah. 

Kopertis menyatakan informasi yang masih kerap disebarkan melalui media sosial itu tidak benar dan sebagian lagi merupakan berita lama.

Peringatan pemerintah melalui Kopertis agar masyarakat menghindari berita tidak benar disampaikan perwakilan Kopertis wilayah IX Sulawesi usai menghadiri wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Bina Bangsa Majene, Sulawesi Barat, Sabtu (29/10).

"Iya kami prihatin juga masih beredar (di media sosial-red) berita tersebut, padahal itu tidak benar dan sebagian lagi berita lama yang disebarkan (dishare) pengguna media sosial," kata Ratna, S.Sos, M.Si, kepala Seksi Informasi Kopertis usia wisuda Stikes BBM. 

Dalam informasi yang masih kerap disebar melalui facebook berisi daftar perguruan tinggi non aktif, ijazah bermasalah dan diberi judul di facebook "Tidak bisa mendaftar CPNS". Informasi itu belakangan marak lagi setelah berembus kabar bahwa pemerintah akan menggelar seleksi penerimaan CPNS.

Ratna memastikan informasi itu tidak benar, karena yang sebenarnya adalah sebagian perguruan tinggi sudah aktif dan tidak lagi bermasalah. Ratna menyatakan Kopertis akan "turun tangan" memberikan informasi valid untuk mencegah keresahan dan kebingunan di masyarakat. Kopertis belum bisa memastikan motif penyebaran informasi lama tersebut. 

Dalam berita yang masih kerap muncul di website itu, tertulis nama sejumlah perguruan tinggi disebut bermasalah padahal sesuai keputusan pemerintah, sejumlah kampus ternyata sudah tidak bermasalah dan aktiv berjalan normal seperti biasa.

"STIKES Bina Bangsa Majene ini misalnya, sudah tidak bermasalah, buktinya kami dari kopertis hadir di wisuda, tahun lalu koordinator kopertis yang hadir. Jadi karena sudah tidak bermasalah, ijazahnya juga bisa dipakai mendaftar CPNS," tegas Ratna.

Sebelumnya pada wisuda ke 12 tanggal 16 Nopember 2015 di aula masjid Agung Majene, koordinator kopertis IX, Prof. Dr. Andi Niartiningsih juga sudah menyampaikan bahwa Stikes Bina Bangsa Majene sudah aktif kembali. 

Ketua Stikes Bina Bangsa Majene, Zulkifli M.Kep mengakui pertengahan 2015, kampusnya pernah mendapat sanksi pembinanaan dari pemerintah karena rasio dosen dan mahasiswa dinilai tidak memuhi syarat. Jumlah mahasiswa yang banyak dinilai tidak sebanding dengan jumlah dosen.

Menurutnya masalah itu terjadi karena sejumlah dosen melanjukan pendidikan. Kata Zulkifli masalah itu sudah selesai dan sejak 12 Nopember 2015 pemerintah kembali mengaktifkan status Stikes di pusat pelaporan data on line.

"Seperti disampaikan pemerintah melalui kopertis, kami memang sudah tidak ada masalah, berjalan normal seperti semula, kami juga sudah merekrut dosen baru," terang Zulkifli. 

Ratusan Bidan Dicetak.

Sementara itu, pada wisuda ke XIII, Stikes Bina Bangsa Majene kembali menelorkan ratusan bidan, serta puluhan perawat dan sarjana kesehatan.

Menurut Ketua panitia wisuda XII, Nurbiah jumlah alumni yang diwisuda kali ini sebanyak 238 orang terdiri atas D3 jurusan  kebidanan sebanyak 148 wisudawati, D3 keperawatan sebanyak 37 wisudawan/ wisudawati, dan jurusan S1 kesehatan masyarakat sebanyak 53 wisudawan/ wisudawati. 

Pada wisuda tersebut, selain dihadiri civitas akademika Stikes Bingsa Majene, juga hadir bupati Majene Fahmi Massiara, ketua Himpunan Keluarga Mandar Tande (HIKMAT), Dr. Ahmad Asiri serta ratusan orang tua wisudawan. 

"Alhamdulillah diusianya yang ke 16 tahun, Stikes tetap bisa eksis, selain melahirkan SDM profesional bidang kesehatan, keberadaan Stikes juga semakin meneguhkan Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar," kata ketua HIKMAT pusat Makassar, Dr. Ahmad Asiri.  

Yayasan HIKMAT selaku pendiri Stikes Bina Bangsa mengaku ikut bangga karena hingga saat ini, ratusan alumni Stikes BBM sudah bekerja di berbagai instansi  kesehatan baik pemerintah maupun swasta, termasuk menjadi PNS di dalam dan luar Sulawesi Barat. (Ha)