DPRD Boven Digoel Belajar Tanam Sawit dan Kakao di Mamuju

MAMUJU, FMS - Kunjungan kerja (Kunker) yang dilakukan  DPRD Kabupaten Boven Digoel, ke Mamuju, disambut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju.  Legislator asal Papua ini diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Muh. Daud Yahya.

Selain mengapresiasi kunker DPRD Kabupaten Boven Digoel, Sekkab juga telah menjelaskan kepada rombongan, mengenai kondisi dan luas wilayah Mamuju secara singkat.

“Sebelum Mamuju memisahkan diri dari Sulawesi Selatan, Mamuju merupakan daerah yang berada di ujung, yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah,  tetapi alhamdulillah dengan terbentuknya Sulawesi Barat ini, Mamuju telah berubah secara signifikan, dan sudah ada kemajuan,” tuturnya.

Daud juga menambahkan, Luas kabupaten Mamuju kurang lebih 5.000 persegi dengan 11 kecamatan,  2 diantaranya berada di daerah pegunungan,  1 kecamatan di daerah kepulauan dan 8 kecamatan berada di pesisir pantai, jumlah kelurahan 13 kelurahan, dan 88 desa.

“Mudah-mudahan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Sulawesi Barat, Kota Madia sudah terbentuk,” jelasnya.  

Rombongan Kunker DPRD Kabupaten Boven Digoel ke Mamuju untuk membangun kerjasama dengan Pemkab Mamuju dalam bidang perkebunan.

“Tujuan dari kunjungan kerja kami ke Pemkab Mamuju untuk mempelajari sistem perkebunan di kabupaten Mamuju. Kita ingin melihat Pemerintah Kabupaten Mamuju bagamana mengkondisikan perkebunan sawit dan kakao. Kami berharap bantuan bapak-bapak sekalian untuk memberikan masukan bagaimana pengelolaan perkebunan kelapa sawit, karena kelapa sawit yang berada di daerah kami murni milik swasta,” ungkap Julius Hukubun selaku Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Boven Digoel.

Ia juga menambahkan, dari hasil penelitian tanah mereka juga cocok untuk perkebunan tanaman sawit dan kakao namun kendala pola pikir masyarakat yang belum mengerti dan memahami proses dari tanaman tersebut.

Luas wilayah kabupaten Boven Digoel kurang lebih 172 km persegi, dan jumlah penduduk sekitar 85.000 jiwa, serta terdiri dari 20 Distrik, dan 112 kampung.  Kabupaten mereka merupakan pemekaran dari Kabupaten Maroke pada tahun 2003.

“Jarak tempuh wilayah kami sangat sulit sehingga dalam melakukan kunjungan ke distrik-distrik, infrastrukturnya hampir tidak siap, sehingga dalam melakukan perjalanan harus dengan berjalan kaki, bisa juga dengan menggunakan spit boot, atau pesawat terbang yang kecil, pemerintah sekarang berusaha dalam membuka akses menuju distrik tersebut,” tutupnya.(Hms/SR)