RSUD Majene Dituntut Ganti Dana BPJS Rp 2,4 Milyar

MAJENE, FMS - Disebut salah melakukan pembayaran klaim BPJS, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene dituntut pihak BPJS Cabang Polewali Mandar untuk mengembalikan dana. Hal tersebut diungkap Kepala Cabang BPJS Polewali, Sarman Palipadang, Rabu (7/9) di Villa Bogor Leppe.

Diwawancai usai rapat dengan pihak RSUD dan Dinkes Majene, Sarman Palipadang menyebutkan, adanya kesalahan dalam melakukan pembayaran di rumah sakit Majene menyebabkan pihak BPJS mengalami kerugian.

"Kami mendapat desakan dari Kemeterian Kesehatan agar dana itu dikembalikkan, karena dana yang dipergunakan oleh pihak Rumah Sakit Majene ternyata keliru. Ada beberapa klaim yang keliru dan telah dibayarkan," sebut Sarman.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Majene, dr. Rahmat Malik, mengatakan, pihaknya tengah mendalami persoalan itu. dr. Rahmat juga mengaku akan menyelesaikan pembayaran dana Rp. 2,4 Milyar itu, namun sebelumnya instansi yang dipimpinannya akan melakukan kajian mendalam soal tudingan kekelirun dari pihak BPJS tersebut.

"Sebetulnya ini adalah soal teknis. Beberapa dokter ahli melakukan diagnosa yang oleh BPJS ditafsirkan berbeda. Akibatnya ada beberapa klaim yang dibayarkan ternyata itu keliru. Hal ini menyebabkan adanya kelebihan pembayaran", terang dr. Rahmat.

"Ini sedang dilakukan negosiasi dengan pihak BPJS dan kami dari rumah sakit mendalami. Kita satukan persepsi dengan teman-teman, bagaimana nanti proses pembayarannya ya kita akan lihat nanti ya," lanjutnya.

Selain itu dr. Rahmat juga menyinggung dana Jamkesmas dari Kemnkes yang hingga kini belum dicairkan, katanya.

"Jadi kita ini berutang ke negara lewat BPJS, tapi negara juga berutang ke kita lewat Jamkesmas. Kita ada dana operasional lewat Jamkesmas yang belum dibayarkan. Makanya ini masih perlu pendalaman," imbuh Rahmat.

Dihubungi via telpon seluler, dr. Rahmat mengakui minimnya sosialisasi ditengarai sebagai pemicu kesalahan pembayaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit Majene.

"Jadi karena dulu masih transisi dari Jamkesmas ke BPJS dan sosialisasi yang belum maksimal sehingga mungkin itulah sebabnya ada yang keliru. Mungkin dokter kita mengira diagnosanya bisa didanai BPJS ternyata tidak. Kira-kira begitu," tutup Rahmat.