Percetakan Sawah Bermasalah, Ketua DPRD Desak Eksekutif Segera Menyikapi

MATENG, FMS - Kendati agenda kegiatan legislatif cukup padat, tidak berarti ketua DPRD Mateng H Arsal Aras Tammauni  SE, melewatkan masalah yang dihadapi petani di Topoyo.

Diakui Arsal, kesibukannya sebagai Ketua DPRD sangat padat. Saat ini legislatif dihadapkan agenda pembahasan Ranperda, perhitungan anggaran perubahan dan akan disusul pembahasan pokok APBD 2017. Belum lagi beberapa Perda inisiatif yang harus dituntaskan. "Namun disela kesibukan masalah yang tengah dihadapi masyarakat saat ini tidak boleh disepelakan," tegas Arsal, Jumat (2/9). 

Aspirasi petani yang masuk ke DPRD sekaitan percetakan sawah yang belum tuntas, menurut Arsal adalah persoalan serius. Ladang yang dialihkan menjadi sawah justru merugikan petani jika tidak tuntas. Sementara banyak petani mengeluh karena percetakan sawahnya ternyata belum kelar. "Ini akan merugikan petani sebab sawah itu belum bisa difungsikan," ujarnya.       
Jika program itu gagal, Arsal khawatir akan menghilangkan kepercayaan petani ladang. Sebab alihfungsi ladang ke sawah tidak maksimal. "Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, kami akan menyampaikan kepada eksekutif agar melakukan tidak lanjut tentang masalah ini," tegasnya.  

Menurut Arsal, laporan resmi sekaitan pengaduan petani ke dewan, belum sampai ketangannya. Namun masalah itu sedang disikapi Komisi II, bahkan sudah di hearing dengan beberapa pihak terkait. "Laporannya memang belum tiba ke saya,  tetapi perkembangan tentang kasus cetak sawah, saya ikuti lewat media," tandasnya.

Kamis lalu, Komisi II DPRD Mateng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama instansi terkait dan sejumlah petani. RDP dilakukan sehubungan adanya pengaduan petani asal Salule'bo dan Bojo. Mereka mengeluhkan realisasi percetakan sawah yang belum tuntas. Saat hearing warga Salule'bo didampingi kepala desanya, Umar.  

Rapat yang dipimpin wakil ketua komisi II Diana Ritonga, berlangsung alot. Sejumlah petani protes sebab pengerjaan percetakan sawah sudah terhenti, sementara realisasinya tidak sesuai target. Petani menuntut agar ladang mereka yang beralih fungsi jadi sawah segera dituntaskan sesuai target yang dijanjikan.    

Diana Ritonga berharap petani secepatnya merampungkan data kongkrit sebagai dasar legislatif mengambil tindakan. Pihaknya akan segera menindaklanjuti hingga persoalan tersebut tuntas. "Hal ini tidak boleh didiamkan sebab akan menyengsarakan petani, kasihan lahan mereka belum bisa difungsikan," tegas Diana. (jamal/riz)