Mahasiswa Tuntut Perusahaan Sawit Indahkan Harga Pemerintah

MAMUJU, FMS - Aliansi Mahasiswa Peduli Petani Sulbar yang tergabung  dalam gerakan PMII dan FPPI melakukan aksi memperingati hari tani dengan melakukan aksi demo di Kantor Gubernur Sulbar Selasa (27/9).

Dalam orasinya mereka menuntut perusahaan kelapa sawit yang ada di Sulbar untuk mengindakan aturan pemerintah tentang harga kelapa sawit. Mereka menyebutkan, atas perlakuan perusahaan selama ini, sehingga masyarakat petani dirugikan.

"Akibat harga beli kelapa sawit  yang rendah maka masyarakat  dirugikan pihak perusahaan. Harga yang ditentukan oleh pemerintah mereka tidak jalankan," ungkap Imat Totori koordinasi aksi.

Selain menyorot rendahnya harga oleh perusahaan, Imat juga menyebutkan maraknya sengketa lahan disektor pertanian dan perkebunan selama ini di Sulbar, telah menyumbang konflik tak berkesudahan.

"Hal ini menunjukkan bahwa monopoli perusahaan perkebunan kelapa sawit terus membangun mega proyek insprastruktur yang kerap merampas tanah rakyat," kata Imat.

"Pada tahun 2004-2015 tercatat 149 petani tertembak, 757 orang mengalami penganiayaan dan 1.673 orang ditangkap dengan tuduhan pelanggaran terhadap KUHP," lanjutnya.

Setelah tak berselang lama melakukan aksi, akhirnya, Kepala Dinas Perkebunan Sulbar, Tanawali, menemui para demonstran. Dengan berdialog, Tanawali mengatakan, kalau perusahaan masih tidak mengindahkan kontrak penjualan, maka izin operasi perusahaan tersebut kami cabut.

Mendengar penjelasan Kadis Perkebunan Sulbar, para demontransi menilai apa yang disampaikan kepala SKPD tersebut tidak sesuai apa yang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah hanya sebagai boneka perusahaan yang ada di Sulbar akibatnya," teriak para demontrasi dalam orasinya.

Meski sempat terjadi gesekan dengan Satpol PP, namun akhirnya mahasiswa mundur dan melanjutkan aksinya dihalaman kantor DPRD Prov Sulbar. Di kantor wakil rakyat itu, mahasiswa ditemui Plt Ketua DPRD Prov Sulbar Samsul Samad. Kepada mereka Samsul mengatakan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa akan ditindak lanjuti ke pihak pemerintah.

"Saya akan memanggil Kepala Dinas Perkebunan Prov Sulbar terkait apanya yang terjadi dimasyarakat khususnya petani kelapa sawit ini," janji Samsul Samad. (MA/Ha)