Kades Sambabo Harap Pemerintah Enclave Hutan Kawasan

MAJENE, FMS - Masuknya sejumlah wilayah kecamatan Ulumanda dalam kawasan hutan negara terus dileluhkan warga. Sepertinya halnya keluhan warga desa Sambabo kecamatan Ulumanda, mereka khawatir tanah atau kebun mereka tak bisa digarap lagi.

Syahril, misalnya, warga dusun Rura desa Sambabo ini mengaku, beberapa hektar kebunnya terpaksa gagal diolah karena diklaim pihak Dinas Kehutanan & Perkebunan berada pada kawasan milik negara.

"Tahun ini rencana mau dicetak jadi sawah, sudah disurvey oleh Dinas Pertanian, pas mau digusur ternyata ndak bisa, karena kawasan katanya," keluh Syahril, Jumat (9/9).

Hal serupa dikeluhkan Tandroaji DP, kepala desa Sambabo ini bahkan mengaku sangat prihatin karena warganya tidak bebas menggarap tanahnya sendiri.

"Bagi saya ini musibah. Pertama karena lahan warga sebagai sumber mata pencaharian tidak bisa dikelolah sesuai kebutuhan, yang kedua karena kampung atau pemukiman masyarakat sendiri ada dikawasan ini. Kita khawatir kedepan ada investasi yang masuk bisa mengganggu keberadaan pemukiman warga," terang Tandroaji.

Karena itu kades Sambabo berharap, agar pemerintah melalui Dinas Kehutanan & Perkebunan Majene segera melakukan enclave atau dikeluarkan dari hutan kawasan negara.

"Kami berharap ada enclave, kasian, hanya sekitar 3 km persegi wilayah kami yang tidak dalam kawasannya," keluhnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kehutan Majene, Ir. Ahmad Rafly Nur mengatakan, Dinas Kehutanan & Perkebunan Majene tengah berupaya melakukan enclave. Kendati demikian, dia mengaku prosesnya tidak mudah karena urusannya ada di pusat.

"Sebenarnya tidak apa-apa dalam kawasan, asal jangan menebang. Ini juga kita terus lalukan upaya enclave, tahun lalu juga kita sudah usulkan, tapi memang tidak mudah, urusannya di pusat itu," terang Rafly Nur.

Rafly Nur juga menerangkan bahwa masuknya sejumlah wilayah dalam kawasan hutan negara di kecamatan Ulumanda Majene, adalah ketentuan dan kewenangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. (Ha)