DPRD Majene Sorot Mekanisme Pelaksanaan Mutasi

MAJENE, FMS - Proses dan mekanisme pelaksanaan mutasi aparat sipil negara (ASN) yang kerap terjadi di lingkup Pemkab Majene nampaknya tidak memuaskan pihak legislatif. Sorotan pun dilayangkan anggota dewan, Rabu (10/8).

Melalui rapat hearing dengan pihak Pemkab Majene yang diwakili Badan Kepegawaian & Diklat Daerah (BKDD), ketua Komisi I DPRD Majene, Hasriadi mempertanyakan mekanisme pelaksanaan mutasi di daerah ini. Menurutnya, ada hal-hal yang dinilai cenderung abai pada prosedural. Hasriadi memberi sinyal, bahwa mutasi di Pemkab Majene, hanya berfokus pada pimpinan pemerintahan alias bupati.

"Saya ingin tanyakan mengapa Pak Sekda tidak terlibat dalam pelaksanaan mutasi non struktural. Tentunya kami ingin mendalami ini," kata Hasriadi.

Selain itu, kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, ada potensi pelaksanaan mutasi yang dilakukan di luar juknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan BKDD.

"Saya belum bisa menyimpulkan ya. Tapi kalau ada pegawai yang tiba-tiba dimutasi tanpa permohonan dari pihak dia sendiri, maka saya pastikan itu tidak prosedural. Dan saya katakan itu pasti cacat hukum karena tidak sesuai SOP yang dibuat sendiri oleh BKDD," terangnya.

Dalam SOP yang ditetapkan BKDD lanjut Hasriadi, semua pegawai non struktural yang dimutasi, harus mengajukan permhonan, sedangkan pegawai struktur harus melalui kajian oleh tim yang dibentuk oleh pihak Pemkab.

Pada rapat hearing kali ini, hadir asisten I Rizal Muchtar, Kabid Mutasi BKDD Jamaluddin dan Kasubid Penempatan dan Pemberhentian Pegawai, Sulaiman.

Dalam pernyataannya, Jamaluddin menilai, pelaksanaan mutasi yang sering dilakukan di Pemkab Majene, sudah sesuai mekanisme yang ditentukan dalam SOP.

"Pak Sekda tetap terlibat, bahkan kadang juga disposisi mutasi dari beliau. Begitu juga Pak wakil," cetusnya.

Kendati demikian, Jamaluddin tidak tidak membantah jika pelaksanaan mutasi pegawai non struktural relatif selalu memperhatikan disposisi dari bupati saja. (Ha)