Opini WTP Picu Kontroversi

MAMASA, FMS - Keberhasilan Pemkab Mamasa meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), picu kontroversi.   

Kalangan aktivis menilai euforia opini BPK itu sangat berbanding terbalik dengan fakta dilapangan. Terutama soal pengelolaan keuangan ditengarai masih banyak menyisahkan masalah. Belum lagi beban ekonomi yang menghimpit warga Mamasa serta banyaknya ketimpangan pembangunan yang belum tuntas. "Sebut saja beberapa pekerjaan yang tidak selesai dengan baik, karena itu secara ekonomi masyarakat belum merasakan kemapanan," kritik sekretaris Laskar Muda Demokrasi Mamasa Roi Jordi, sore tadi, Rabu (13/6/2016).  

Dengan kondisi demikian, Roi menilai Mamasa belum saatnya menerima opini WTP. Sebab itu penghargaan BPK RI justru disambut kecewa masyarakat Mamasa. "Itu sebanya indikator meraih opini WTP dipertanyakan warga, bahkan dicurigai bahwa penilaian opini WTP hanya sebatas administratif," timpalnya. 

Informasi yang dihimpun Fokus Metro Sulbar, BPK telah memberikan beberapa catatan penting untuk Pemkab Mamasa. Diantaranya, pengelolaan pendapatan Dinas Kesehatan belum tertib. Ditubuh dinas itu terdapat penggunaan langsung atas penerimaan pelayanan kesehatan dari pasien umun non BPJS dan BPJS oleh Puskesmas. Kemudian Peroses pengadaan dan pengerjaan pematangan Pasar Lakahang dianggap tidak sesuai ketentuan atas pengadaan pekerjaan. Kegiatan itu mendahului anggaran dan dilaksanakan berdasarkan izin prinsip. Selanjutnya investasi jangka panjang permanen pemerintah disajikan tidak berdasarkan metode ekuitas. (kedi/riz)