Mahasiswa Tuntut Transparansi Pengadaan Alat Kesehatan

MAMASA, FMS- Anggota DPRD Mamasa siang tadi, Rabu (13/7/2016), disibukkan dengan aksi unjuk rasa. Usai menerima Aliansi Masyarakat Desa Taupe (AMDT) Kecamatan Mamasa, dewan kembali menghadapi unjuk rasa Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS). 

Kedatangan sekelompok mahasiswa dikantor DPRD Mamasa menuntut kualitas dan transparansi anggaran di RSUD Mamasa. Khususnya pengadaan alat kesehatan (Alkes) Tahun 2015 senilai Rp.769 juta. 

Koordinator lapangan Ancha membeberkan ketidak becusan kondisi RSUD Mamasa. Mulai dari masalah sampah, toilet dan pembuangan limbah jadi sorotan warga karena tidak terurus. "Jika terus demikian lebih baik ditutup saja, ini sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pembangunan rumah sakit," sebut Ancha. 

Sementara itu ketua Cabang Hipmapus, Mustakim mendesak DPRD agar memberikan kepastian terkait tindaklanjut aspirasi mereka. "Ini penting agar dapat diketahui bahwa tuntutan kami mendapat tanggapan," pinta Mustakim. 

Anggota DPRD Mamasa, Ely Sambo Minanga mengatakan, pihaknya segera memanggil Direktur RSUD dan Polres Mamasa untuk membahas tuntutan mahasiswa. Pertemuan tersebut, menurut dia tidak mengurangi fungsinya sebagai lembaga kontrol. "Pihak terkait akan kami panggil karena ini juga menjadi fungsi kontrol kami," tegasnya. 

Menanggapi LPJ bupati yang juga menjadi tuntutan mahasiswa, ketua Komisi I DPRD Mamasa Yohanis Karatong menegaskan bahwa LPJ itu akan dibahas saat LKPJ bupati. Sedangkan sikap DPRD baru dapat disimpulkan setelah pertemuan pihak terkait sudah digelar. "Sementara mengundang pihak terkait harus mengikuti tatib DPRD dan paling lambat pemberitahuan dua hari sebelumnya," jelas Yohanis. 

Padatnya jadwal kegiatan DPRD, menurut Yohanis sekaitan aksi sejumlah warga desa Taupe yang juga menyampaikan aspirasinya ke dewan. Aspirasi itu akan segera ditindaklanjuti. "Untuk tuntutan mahasiswa kemungkinan empat hari kedepan baru bisa disikapi," tandasnya.

Sementara itu, sekretariat DPRD Mamasa, Pelipus menyebut bahwa unjuk rasa mahasiswa siang tadi, tidak sesuai prosedur. Aksi tersebut tidak dilengkapi surat resmi ke DPRD. Mestinya sebelum berunjuk rasa didahuli pemberitahuan secara tertulis kemudian daftar hadir diisi secara benar. "Hal ini perlu menjadi perhatian agar tidak terulang," pintanya. (kedi/riz)