Hangat! Penggantian Wati, Ratusan Warga Mamasa Serbu DPRD

MAMASA, FMS-  Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Front Keadilan Masyarakat Mamasa (FKMM) mendatangi Kantor DPRD Mamasa untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati (Wati) Mamasa, Kamis (21/8/16). 

Pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman, Ketua Pansus Pemilihan PAW, Wati Mamasa, Yohanis Buntulangi serta sejumlah anggota dewan lainnya. 

Sebelum melakukan audience dengan anggota dewan, Zulkifli yang merupakan Jendral Lapangan Aksi, mengatakan secara lantang keinginan pengunjuk rasa agar Wati yang nantinya dipilih dewan berasal dari wilayah I atau wilayah II.

"Untuk keseimbangan dan pemerataan maka Wati harus berasal dari wilayah I atau II," kata Zul dalam orasinya. 

Hal yang sama juga disampaikan Anca, Perwakilan Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Pitu Ulunna Salu (IPMAPUS) Polewali Mandar. Ia beharap agar dewan secara arif dan bijaksana mempertimbangkan tuntutan pengunjuk rasa.

"Saya dari IPMAPUS sekaligus perwakilan dari wilayah III menginginkan pemerataan dan perimbangan terkait Wati. Jangan semuanya dari wilayah III," ungkapnya. 

Saat ditemui anggota dewan di ruang Paripurna, beberapa perwakilan kembali menyampaikan tuntutannya. Daniel Sarrin, salah satu juru bicara pengunjuk rasa kembali mengingatkan, dewan untuk mempertimbangkan pemerataan dalam memilih Wati dan mengancam akan melakukan aksi lanjutan jika tuntutan pengunjuk rasa tidak dipenuhi.

"Aksi kami ini bukan aksi sara, namun kami menuntut pemerataan wilayah dalam memilih Wati. Kami berharap agar dewan menggunakan nurani dalam memilih Wati.  Kalau Wati dari wilayah III maka jangan salahkan kami, pasti kami turun dengan massa yang lebih banyak," ancam Daniel. 

Pernyataan keras juga disampaikan Dessitayu. Ia menekankan keharusan Wati dari wilayah I atau II. 

"Kami cinta Mamasa, namun jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan jadi tidak bermartabat dan akan melakukan pengandilan sendiri," tekannya. 

Ungkapan tegas juga dilontarkan Guntur. Menurutnya, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan Ia menolak menjadi tamu ditanah sendiri. 

Yohanis Buntulangi, saat menjawab tuntutan pengunjuk rasa mengatakan,  Undang Undang memaksakan dewan untuk menjalankan mekanisme PAW Wati. Meski secara adat dan kebiasaan masyarakat Mamasa tidak demikian karena Almarhum Wati masih disemayamkan diatas rumah. 

"UU terbaru Nomor 10 tahun 2016 menghendaki dilaksanakan PAW, jika kepala daerah/ wakil kepala daerah berhalangan tetap.  Secara jelas dalam aturan tersebut Wati dipilih DPRD atas usulan dari partai pengusung/gabungan partai pengusung," Jelas Yohanis.

Ia menambahkan harapannya agar masyarakat mempercayakan proses PAW Wati kepada DPRD sehingga dapat berproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. 

Anggota Fraksi PKB, Manggoali menyampaikan, jika Fraksinya memiliki harapan yang sama seperti yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa. "Saya janjikan kepada masyarakat yang hadir bahwa           apa yang menjadi tuntutan saat ini, itu juga yang menjadi keinginan kami.  Tapi mengenai siapa nama yang akan diusul masih sementara berproses kami menunggu rekomendasi DPP PKB," janji Manggoali. 

Aggota Fraksi Partai Golkar DPRD, Jufri Sambo Ma'dika menyampaikan jawabannya atas tuntutan pengunjuk rasa.  Ia mengaku sampai saat ini belum ada nama yang direkomendasikan DPP Golkar terkait siapa yang akan diusung menjadi PAW Wati. 

"Sampai hari ini belum ada rekomendasi DPP karena masih memantau dan memperhatikan apa yang menjadi keinginan masyarakat," jelasnya.

Ia juga berharap agar masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada dewan sehingga dapat memilih Wati sesuai aspirasi masyarakat. 

Orsan Soleman yang memimpin pertemuan ini menyimpulkan kalau belum ada secara pasti siapa yang diusulkan partai Ppengusung dibuktikan legalitas berupa rekomendasi dari partai. 

Orsan berjanji dewan akan memperhatikan apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa agar menjadi perhatian dalam memilih nantinya.

"Tentu kita tetap berpijak pada aturan yang berlaku dan berharap agar bersama-sama tetap menjaga Mamasa sehingga semua proses dapat berjalan sesuai mekanisme aturan dan aspirasi masyarakat." harapnya. (Kedi)