Dewan Pendidikan Majene Siap PTUN-kan SK Bupati

MAJENE, FMS - Pengangkatan sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Majene menuai protes keras Dewan Pendidikan. Sekretaris Dewan Pendidikan Majene, Jainuddin Sayadul membeberkan hal ini, Rabu (20/7).

Jainuddin menyoroti cara atau mekanisme pengangkatan sejumlah kasek Majene yang dinilai cacat hukum.

"Telah terjadi kesalahan dalam hal penerbitan SK kepala sekolah. Yang pertama diangkat satu paket dengan mutasi. Itu tidak boleh, SK mutasi tidak boleh sama dengan SK pengangkatan, harusnya berpisah," protes Jainuddin.

Selain itu, mantan anggota DPRD Majene ini juga menyorot prosedur pengangkatan lainnya yang dinilai tidak sesuai prosedur. Diantara yang paling menonjol, kata Jainuddin, adalah pengangkatan sepihak yang tidak melibatkan tim pengangkatan kepsek.

"Kan, ada tim pengangkatan kepala sekolah itu. Terdiri dari pegawas dan dewan pendidikan, mana pernah dilibatkan," katanya.

Lanjut Jainuddin, guru yang diangkat jadi kepala sekolah harusnya memenuhi ketentuan-ketentuan dan tahapan tertentu. Namun fakta tidak pernah merujuk pada peraturan tersebut.

"Ada syarat umum dan syarat khusus menurut Permendiknas no. 28 tahun 2007, ini yang sama sekali tidak pernah diikuti," cetusnya.

Jainuddin mengancam akan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan lewat akun facebooknya, mantan ketua tim strategi pemenangan Kalma-Fahmi ini menyatakan siap mejahijaukan SK bupati Majene tersebut.

"Kuasa hukum untuk gugatan peradilan tata usaha negara telah ditandatangai dengan pengacara Makassar. Terdiri dari 4 (empat) pengacara untuk menggugat surat keputusan bupati tentang pengangkatan kepala SMK Negeri 6 Majene yang tidak melalui prosedur berdasarkan ketentuan dalam permendiknas 28 tentang pengangkatan guru sebagai kepala sekolah," tulis Jainuddin di akun FB-nya.

Setelah dikonfirmasi via telpon seluler, Bang Jay, sapaan akrab Jainuddin membenarkan hal itu, bahkan kata dia, bukan hanya SMK 6 Majene yang diketahui berkasek yang diangkat dengan cacat hukum tapi umumnya kepala sekolah di Kota Pendidikan ini punya cara dan mekanisme pengangkatan yang patut dipertanyakan, katanya.

Hingga berita ini dirilis belum ada tanggapan dari pihak pemerintah daerah kabupaten Majene. (Ha)