BPK Mencatat 1.511 Kasus Kerugian Negara di Majene Belum Dituntaskan

MAJENE - Rekapitulasi hasil pemantauan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulbar atas penyelesaian kerugian negara/daerah di Kabupaten Majene dipaparkan Sekretaris Daerah Majene, H. Syamsiar Muchtar.

Disampaikan dalam Sosialisasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), sebanyak 1.511 kasus kerugian negara/daerah yang disebutkan itu, terhitung sejak 2003 hingga tahun 2014. "Masih ada 1.511 jumlah kasus yang belum selesai, kerugian negara atau daerah nominalnya Rp. 14.568.092.903,87," terang Syamsiar Muchtar.

Menurut Syamsiar, banyaknya persoalan atau kasus kerugian negara di masa lalu, disebabkab banyak faktor. Diantaranya kata dia, adalah banyaknya "kenakalan" pihak ketiga.

"Pihak ketiga yang punya temuan di masa lalu, sebagian besar sudah tidak jelas alamatnya. Karena itu ada aturan baru, seluruh pengusaha yang ikut tender, harus pakai keterangan bebas temuan. dari inspektorat dan bagian hukum Pemkab.Majene," tegasnya.

Sosialisasi TP4D dilaksanakan di Ruang Pola kantor Bupati Majene, Senin (25/7). Program TP4D ini adalah hasil MoU Pemerintah Kabupaten Majene dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene.

Kepala Kejari Majene, Agung Purnomo, mengatakan, Kejaksaan adalah lembaga yang punya tugas melakukan pengawasan dan pendampingan hukum, karena itu membangun kemitraan dengan pihak Pemkab Majene adalah langkah konkrit guna mencegah hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Lebih jauh Agung menjelaskan, latar belakang lahirnya  TP4D adalah lahirnya stigma kriminalisasi, rendahnya penyerapan anggaran dan terjadinya perubahan nomenklatur organisasi/instansi pada kementerian. Ketiga faktor ini kata Agung, membuat banyak pihak jadi ragu dan gamang dalam membuat atau melakukan program. "Ini kadang buat ragu atau takut. Karena itu perlu ada pendampingan kepada pemerintah daerah,"

katanya.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, bupati Majene H. Fahmi Massiara, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, wakil bupati H. Lukman, serta seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemkab. Majene. (Ha)