IDI Sulbar 2017, 67,74 Persen

Mamuju, FMS - Badan Kesbangpol Sulbar menggelar Sosialisasi Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar, yang berlangsung di Aula Maleo Town Square (Matos) Mamuju,  Senin 17 Desember 2018.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesbangpol Sulbar Asri menyampaikan, kegiatan  tersebut dilaksanakan, untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambaran perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, serta dapat sebagai bahan evaluasi pemerintah dan masyarakat, dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraannya.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan, berdasarkan data BPS,  IDI Sulbar 2017 mengalami penurunan yakni mencapai angka 67,74 persen, jika dibanding pada 2016 sebesar 72,73 persen.

"BPS Sulbar telah berhasil mengumpulkan data IDI 2017 melaui berita surat kabar, dokumen dan wawancara mendalam," ungkapnya

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menyampaikan, pembangunan sistem politik yang demokratis, diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi rakyat Indonesia.

"Untuk itu, keberhasilan pembangunan sistem politik yang demokratis, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, perlu juga memanfaatkan berbagai bentuk media massa dan penyiaran, serta berbagai jaringan informasi di pusat dan daerah secara optimal," kata Idris.

Perkembangan demokrasi dimasing-masing daerah atau provinsi di Indonesia, katanya, dilihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu IDI. IDI berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting,  yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Untuk itu  IDI menyajikan gambaran demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek itu.

Tidak hanya itu, IDI juga menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan keselarasan antara good governance dengan tujuan reformasi demokrasi.

"Data tersebut dapat digunakan pemerintah serta otoritas lokal, seperti kepolisian, lembaga peradilan, organisasi masyarakat dan lainnya, sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan evidence-based analisis,"ungkap Idris

Terkait perkembangan hak sipil dan politik, mantan Kepala LAN Makassar ini menyebutkan,  hal tersebut dapat dibagi dalam tiga bagian, diantaranya hak untuk terbebas dari absolutisme negara,  memberi jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan untuk kemajuan ekonomi dan hak untuk pembangunan.
Adapun peserta sosialisasi berasal dari tim pokja IDI Sulbar, Badan Kesbangpol se-Sulbar, partai politik, Ormas, toko masyarakat, media cetak dan elektronik, HMI Manakarra Sulbar, serta OPD terkait.

Hadir dalam kegiatan itu, anggota DPRD Sulbar Sukardi M. Noor, Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Rahmat Sanusi beserta jajaran, Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, Kepala BPS Sulbar Win Rizal, serta undangan lainnya.

(ani)