Diminta Bayar dan Sumbang Satu Ekor Ayam, Ortu Siswa Berencana Adukan Sekolah Ini ke DPRD
![](http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif)
https://www.fokusmetrosulbar.com/2017/05/diminta-bayar-dan-sumbang-satu-ekor.html
Mamasa, fokusmetrosulbar.com--Sekolah harusnya menjadi tempat bagi peserta didik untuk menimba ilmu, membentuk karakter diri, dan menjauhkan mereka dari pengaruh negatif pergaulan bebas. Namun, hal itu nampaknya tidak berlaku bagi peserta didik yang tengah menimba ilmu di SMK Tabulahan. Pasalnya, guru dan tenaga pendidik lainnya yang diharap dapat mentransfer ilmunya kepada peserta didik tidak menjalankan tugas dengan baik sesuai harapan. Malasnya guru memberikan pelajaran pada saat jam mengajar di sekolah ini akhirnya disoroti oleh pihak komite (orang tua siswa) dan sejumlah siswa.
Hanna, orang tua salah satu peserta didik mengaku anaknya yang bersekolah di SMK tersebut lebih banyak bermain ketimbang belajar lantaran guru mereka malas memberikan pelajaran.
"Kadang anak saya hanya pergi main-main di sekolah karena gurunya tidak masuk. Sejak tahun 2012 Wakil Kepala Sekolanya (Wakasek) mungkin hanya baru 10 kali datang mengajar. Karena kalau masuk sekolah, paling hanya datang main game," akunya, Senin (22/5).
Bukan hanya itu, Ia juga menyoroti biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa. Bahkan dirinya mengatakan pihak sekolah juga memungut uang ujian nasional kepada siswa sebesar Rp. 700 ribu setiap siswa.
"Anak sekolah dibebankan uang komite sebesar Rp.150 ribu per semester atau sekitar Rp.20 ribu setiap bulan. Selain uang komite, siswa juga dimintai wajib membayar uang ujian sebesar Rp.700 ribu. Sekarang ini sudah turun, karena waktu ujian tahun lalu siswa disuruh membayar satu juta rupiah dan menanggung satu ekor ayam," sorotnya.
Atas kebijakan sekolah tersebut, Hanna dan sejumlah anggota komite yang lain berencana melaporkan hal tersebut ke DPRD Provinsi Sulbar. "Banyak hal yang ingin kami sampaikan ke DPRD. Lebih baik Carles (Kepala sekolah, red) diganti saja dengan orang yang lebih pantas, bukan hanya persoalan kehadiran tetapi juga banyak dana sekolah yang disalahgunakan," tuturnya.
Keluhan yang sama juga dibeberkan Roland, salah seorang siswa. "Saya merasa kecewa karena saya maunya sekolah dengan baik-baik tapi bagaimana caranya kalau gurunya malas datang mengajar. Kalau ada siswa yang praktek sistem ganda (PSG), semua guru malas juga masuk mengajar," bebernya.
Kepala Sekolah yang coba dikonfirmasi dikediamannya sedang tidak berada ditemat. Namun, Wakil Kepala Sekolah, Gabriel yang rumahnya bertetangga dengan Kasek memberikan informasi terkait keluhan orang tua siswa tersebut. Ia mengatakan tidak aktifnya proses belajar mengajar dikarenakan tenaga pendidik yang dimiliki sekolah sangat terbatas.
"Di sekolah hanya memiliki tiga orang guru PNS (ASN, red), sementara jumlah siswa kurang lebih sebanyak 100 orang. Susah juga karena kita mau aktifkan proses belajar mengajar sementara tidak ada motivasi orang tua kepada anaknya, sehingga otomatis berpengaruh juga dengan kehadiran guru karena tidak mungkin kita mau mengajar kalau tidak ada yang mau diajar," tuturnya.
Ia juga menampik soal pungutan siswa adalah kebijakan sepihak oleh pihak sekolah karena kebijakan tersebut merupakan hasil musyahwarah antara pihak sekolah dan pihak komite. "Kami tidak berani melakukan pungutan kalau tidak sesuai hasil rapat komite sekolah dan pihak sekolah. Jadi apapun bahasanya, itu dilakukan atas dasar musyawarah. Namun, mungkin saja ada orang tua siswa yang tidak hadir saat rapat sehingga baru ada yang keberatan soal kebijakan itu," elaknya.
Soal kehadirannya mengajar yang hanya sekitar 10 kali sejak tahun 2012, Gabriel membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan saat itu sekolah baru dibuka, dirinya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Olehnya karena sekolah masih baru, maka dibuat kesepakatan bahwa kepala sekolah mengurus urusan diluar dan wakil kepala sekolah mengurus urusan dilingkungan sekolah. "Tetapi namanya juga anak-anak sudah bosan, mau masuk saja kelas malas apa lagi sekolah ini sudah beberapa kali dilakukan pergantian kepala sekolah," jelasnya.
Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar yang coba dikonfirmasi via telepon selular belum dapat tersambung. (klp/har)
Hanna, orang tua salah satu peserta didik mengaku anaknya yang bersekolah di SMK tersebut lebih banyak bermain ketimbang belajar lantaran guru mereka malas memberikan pelajaran.
"Kadang anak saya hanya pergi main-main di sekolah karena gurunya tidak masuk. Sejak tahun 2012 Wakil Kepala Sekolanya (Wakasek) mungkin hanya baru 10 kali datang mengajar. Karena kalau masuk sekolah, paling hanya datang main game," akunya, Senin (22/5).
Bukan hanya itu, Ia juga menyoroti biaya sekolah yang dibebankan kepada siswa. Bahkan dirinya mengatakan pihak sekolah juga memungut uang ujian nasional kepada siswa sebesar Rp. 700 ribu setiap siswa.
"Anak sekolah dibebankan uang komite sebesar Rp.150 ribu per semester atau sekitar Rp.20 ribu setiap bulan. Selain uang komite, siswa juga dimintai wajib membayar uang ujian sebesar Rp.700 ribu. Sekarang ini sudah turun, karena waktu ujian tahun lalu siswa disuruh membayar satu juta rupiah dan menanggung satu ekor ayam," sorotnya.
Atas kebijakan sekolah tersebut, Hanna dan sejumlah anggota komite yang lain berencana melaporkan hal tersebut ke DPRD Provinsi Sulbar. "Banyak hal yang ingin kami sampaikan ke DPRD. Lebih baik Carles (Kepala sekolah, red) diganti saja dengan orang yang lebih pantas, bukan hanya persoalan kehadiran tetapi juga banyak dana sekolah yang disalahgunakan," tuturnya.
Keluhan yang sama juga dibeberkan Roland, salah seorang siswa. "Saya merasa kecewa karena saya maunya sekolah dengan baik-baik tapi bagaimana caranya kalau gurunya malas datang mengajar. Kalau ada siswa yang praktek sistem ganda (PSG), semua guru malas juga masuk mengajar," bebernya.
Kepala Sekolah yang coba dikonfirmasi dikediamannya sedang tidak berada ditemat. Namun, Wakil Kepala Sekolah, Gabriel yang rumahnya bertetangga dengan Kasek memberikan informasi terkait keluhan orang tua siswa tersebut. Ia mengatakan tidak aktifnya proses belajar mengajar dikarenakan tenaga pendidik yang dimiliki sekolah sangat terbatas.
"Di sekolah hanya memiliki tiga orang guru PNS (ASN, red), sementara jumlah siswa kurang lebih sebanyak 100 orang. Susah juga karena kita mau aktifkan proses belajar mengajar sementara tidak ada motivasi orang tua kepada anaknya, sehingga otomatis berpengaruh juga dengan kehadiran guru karena tidak mungkin kita mau mengajar kalau tidak ada yang mau diajar," tuturnya.
Ia juga menampik soal pungutan siswa adalah kebijakan sepihak oleh pihak sekolah karena kebijakan tersebut merupakan hasil musyahwarah antara pihak sekolah dan pihak komite. "Kami tidak berani melakukan pungutan kalau tidak sesuai hasil rapat komite sekolah dan pihak sekolah. Jadi apapun bahasanya, itu dilakukan atas dasar musyawarah. Namun, mungkin saja ada orang tua siswa yang tidak hadir saat rapat sehingga baru ada yang keberatan soal kebijakan itu," elaknya.
Soal kehadirannya mengajar yang hanya sekitar 10 kali sejak tahun 2012, Gabriel membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan saat itu sekolah baru dibuka, dirinya yang menjabat sebagai kepala sekolah. Olehnya karena sekolah masih baru, maka dibuat kesepakatan bahwa kepala sekolah mengurus urusan diluar dan wakil kepala sekolah mengurus urusan dilingkungan sekolah. "Tetapi namanya juga anak-anak sudah bosan, mau masuk saja kelas malas apa lagi sekolah ini sudah beberapa kali dilakukan pergantian kepala sekolah," jelasnya.
Hingga berita ini dimuat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar yang coba dikonfirmasi via telepon selular belum dapat tersambung. (klp/har)