Bupati Majene Akan Panggil Semua Honorer, Ini Sebabnya !

Bupati Majene H. Fahmi Massiara (sumber: otonomi.co.id)

Majene, fokusmetrosulbar.com- Tenaga honorer dan sukarela yang diketahu berjumlah 4.000 lebih di lingkup pemerintah Kabupaten Majene menjadi salah satu beban APBD di setiap tahunnya. Dari hitungan penggajian honorer dan tenaga sukarela, pemerintah daerah Majene harus menggelontorkan anggaran sekira Rp.12 Milyar pertahun. Masalahnya, bukan hanya  penggajian yang menjadi beban di APBD, jumlah tenaga honorer yang membengkak tidak di imbangi kinerja yang maksimal, misalnya hanya hadir dan absen saat penggajian tiba dan tidak adanya keahlian yang dibutuhkan.

Camat Ulumanda Muhlis mengatakan staf honorer yang bekerja di kecamatan yang ia pimpin baru akan hadir saat dipanggil, bahkan diantaranya ada honorer yang cukup lama tidak masuk kantor. Belum lagi spesifikasi skill yang di butuhkan juga tidak sesuai dengan harapan.

Kepala Inspektorat M. Ramli juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan, jumlah tenaga honorer yang sistem penggajianya di tanggung oleh APBD sekitar sepuluh orang. Jumlah honorer yang masuk dalam data base kategori dua (K2) mencapai 51 orang. Ramli menjelaskan, kantor inspektorat menjadi sesak bila seluruh K2 ikut berkantor di hari yang bersamaan.

"Jumlah K2 di inspektorat sangat banyak, bahkan tidak bisa menampung untuk kursi dan meja, kalau mereka hadir ada yang di luar atau cuma berdiri dan sandar ditembok," ungkap Ramli saat Rapat Rasionalisasi Tenaga Honorer lingkup pemkab Majene, Senin (6/3) di Ruang Pola Kantor Bupati Majene. Rapat tersebut di hadiri para staf ahli, asisten dan Pempinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan hampir setiap hari pelamar untuk menjadi tenaga honorer selalu ada bahkan dua sampai tiga orang. Sebelum ia menandatangani SK pengangkatan honorer untuk tahun  2017 ini, ia perlu mendapatkan informasi yang real terkait jumlah dan kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD. Untuk itu Fahmi menginstruksikan agar seluruh OPD tidak lagi menerima tenaga honorer kedepanya. Meski demikian beberapa pecahan OPD yang masing membutuhkan sfaf bisa mengkoordinasikan dengan pihak terkait karna sangat memungkinkan beberapa staf honorer yang menumpuk di salah satu OPD dan memiliki skill yang dibutuhkan bisa ditarik ke OPD lainya.

Fahmi juga berencana memanggil seluruh tenaga honorer sebelum ada penandatanganan SK. Lebih baik saya panggil, kita kumpulkan di Ruang Pola dulu, misalanya OPD Perhubungan atau Pendidikan saya mau bertemu dengan tenaga honorernya sebelum saya tanda tangan SK,” terang mantan Wakil Bupati ini. (hms/har)